Islam dan Ketatanegaraan Dalam Perspektif Munawir Sjadzali
Saturday, April 07, 2012 5:49 PM
ISLAM DAN KETATANEGARAAN DALAM
PERSPEKTIFMUNAWIR SJADZALI
Oleh: Anwarsyah Nur[1]
Abstrak
Dalam perspektif Munawir Sjadzali Islam memilikiseperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat danbernegara seperti yang ditemukan dalam Alquran, yang memiliki kelenturan dalampelaksanaan dan penerapannya dengan memperhatikan perbedaan situasi dan kondisiantara satu zaman dengan zaman lain serta antara satu budaya dengan budayalain. Islam tidak pernah menentukan suatu bentuk yang baku dalam pembentukansebuah negara, artinyasejak Rasul menjadi Kepala Negara di Negara Islam pertama yang berpusat diMadinah, Rasul tidak pernah menentukan bentuk sebuah Negara Islam, apakah harusberbentuk teokrasi, monarki, republik atau bentuk lainnya, begitu jugapandangan pemikir-pemikir Islam lainnya berpendapat sama dalam konteks ini.
Abstract
Islam and State-affairs in the Perspectives of Munawir Sjadzali: Islam has a set of principles and value order for people’s life and affairsof state (polity) as found in Alquran in which having elasticity in itsapplication by seeing different situation and condition between one period toanother one and between one culture to another one. Islam has never beendetermining a standard form of government, this means since the Prophet as aHead of first Islamic State in Madinah, he never declared that the form ofIslamic State should be in a theocracy, or a monarchy, or a republic etc.,likewise, the other Islamic thinkers are of similar opinion in this context.
Kata Kunci : Islam, ketatanegaraan, bentuk negara Islam
A. Pendahuluan
Terdapat tiga aliran di kalanganumat Islam tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Aliranpertama berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalampengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antar manusia dan Tuhan.Sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dengan berbagai aspeknyatermasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini umumnya berpendirianbahwa:
1. Islam adalah agama yang lengkap termasuk di dalamnya diatur sistem ketatanegaraan dan politik; oleh karenanya dalam bernegara umat Islam harus kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.
2. Sistem ketatanegaraan Islam adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan empat Khulafaur rasyidin.
Tokoh-tokoh aliranini adalah: Hasan Al Banna, Rasyid Ridha, Sayyid Qutb, dan Al Maududi.[2]
Alran kedua berpendapat Islam adalahagama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusankenegaraan. Muhammad semata-mata adalah Rasul yang mengajak umatnya ke jalanTuhan dan Nabi Muhammad tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan danmengepalai satu Negara. Tokoh aliran ini adalah Ali Abd al Raziq dan ThahaHusein.
Aliran ketiga menolak kedua pendapatdi atas dan berpendapat bahwa dalam Islam hanya terdapat tata nilai etika bagikehidupan bernegara. Tokohnya adalah: Muhammnad Husein Haikal.
Menurut Munawir Sjadzali bahwa dalammengkaji hubungan antara Islam dan politik (ketatanegaraan)) perlu dijelaskanterlebih dulu apa yang dimaksudkan dengan sistem politik itu.
“Sistem politik adalahsuatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapasumber kekuasaan Negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar danbagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaanitu diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertangggungjawab danbagaimana bentuk tanggung jawab itu”[3]
UmatIslam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yathrib (Madinah), dan diMadinah inilah pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdekadi bawah pimpinan Nabi dengan pengikutnya dari Makkah (Muhajirin) dan dariMadinah (Anshor). Di Madinah terdapat juga komunitas lain seperti Yahudi dansisa-sisa suku Arab yang belum Islam. Karena heterogennya kehidupan suku bangsadi Madinah dan untuk mengatur kehidupan berbagai suku yang majemuk, Nabikemudian mengeluarkan aturan yang disebut dengan Piagam Madinah. Para sejarawan dan ahli politik menyebutnya sebagaiUUD atau Konstitusi pertama Negara Islam Madinah yang dibangun oleh Nabi.[4]
Dalampandangan Munawir bahwa Piagam Madinah merupakan landasan bagi kehidupanbernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah yang antara lain berpendapat:
1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan amtara sesama anggota komunitas Islam dan komunitas-komunitas lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip a). bertetangga baik b). saling membantu c). membela yang teraniaya d). saling menasehati dan e). menghormati perbedaan agama.
Suatuhal yang perlu dicatat bahwa Piagam Madinah yang oleh banyak pakar politikdisebut sebagai Konstitusi Negara Islam yang pertama itu, tidak menyebut agamanegara.[5]
Bagaimana selanjutnya corak pemikiranMunawir Sjadzali khususnya tentang ketatanegaraan dalam Islam danterobosan-terobosan pemikirannya yang lain seperti tentang hukum, pendidikandan lain-lain akan dibahas dalam makalah ini sesuai dari sumber aslinya yaknikarya Munawir Sjadzali, “Islam dan TataNegara” dan juga merujuk kepada pendapat dan juga pandangan para tokohIslam lainnya tentang pemikiran Munawir Sjadzali tersebut.
B. Biografi Munawir Sjadzali
SejarahSingkat Kehidupan Munawir Sjadzali lahir di desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah,pada 7 November 1925.[6] Iaadalah anak tertua (delapan bersaudara) dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali(putra Tohari) dan Tas’iyah (putri Badruddin). Dari segi ekonomi, memang keluargaAbu Aswad jauh dari cukup, tetapi dari segi agama keluarga ini sangat taatberagama. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan penghargaan yang tinggiterhadap ilmu-ilmu keagamaan, menghadapkan Munawir pada satu pilihanpendidikan: madrasah. Selain karena biaya pendidikan di lembaga pendidikanIslam ini relatif murah, juga karena lembaga pendidikan ini mengutamakanilmu-ilmu tradisional Islam. Karena alasan ini pula, setelah menamatkan MadrasahIbtidaiyah di kampungnya, Munawir melanjutkan pendidikan ke Mambaul Ulum, Solo.Dengan segala penderitaan dan perjuangan, pada tahun 1943 tepatnya di usia 17tahun, Munawir berhasil menyelesaikan sekolahnya di Mambaul Ulum denganmengantongi ijazah dari madrasah terkenal ini.[7]
Melihatpendidikan yang ditempuh, Munawir tidak hanya dapat dikategorikan sebagaisantri secara formal, tetapi juga substansial. Sebagai santri, ciri yang palingmenonjol dari Munawir adalah kemampuannya untuk memahami kitab-kitab klasikIslam. Pada gilirannya, hal ini membawa implikasi pada luasnya wawasankeagamaan, karir intelektual dan pemerintahan, serta kebijakan-kebijakan yangberkaitan dengan jabatannya sebagai Menteri Agama.
Setelahmenyelesaikan pendidikannya di Mambaul Ulum, Munawir melakukan pengembaraanpanjang, menjadi guru di sekolah Muhammadiyah Salatiga dan kemudian pindah menjadiguru di Gunungpati, Semarang. Dari Gunungpati inilah keterlibatan Munawir dalamkegiatan-kegiatan umat Islam dalam skala nasional dimulai. Kegiatan Munawiryang tadinya hanya mengajar, berkembang ke arah kegiatan-kegiatan yang bersifatsosial. Munawir hampir selalu dilibatkan dalam kegiatan yang diadakan olehbadan-badan resmi maupun swasta. Bahkan di Gunungpati inilah untuk pertamakalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno yang waktu itu menjabat sebagai KetuaUmum Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dan berkunjung ke Gunungpati, sebagaipenghargaan atas suksesnya kecamatan ini dalam mengumpulkan dukungan untukPutera. Munawir merupakan tipe seorang aktifis yang banyak berkiprah dibeberapa organisasi, di antaranya ketua Angkatan Muda Gunungpati, ketua MarkasPimpinan Pertempuran Hisbullah-Sabilillah (MPHS) dan ketua umum Gerakan PemudaIslam Indonesia (GPII) Semarang.[8]
Seusaimuktamar GPII (1950) Munawir mempergunakan waktu luangnya untuk mencobamenelaah konsepsi politik Islam yang berkembang di masa klasik. Denganmemanfaatkan perpustakaan KH. Munawar Kholil, yang penuh dengan kitab-kitabIslam klasik, Munawir berhasil menulis buku “MungkinkahNegara Indonesia Bersendikan Islam?” Buku ini pula membuat Bung Hattatertarik pada Munawir, lalu Bung Hatta memfasilitasinya memperoleh pekerjaansebagai staf Seksi Arab/Timur Tengah Deplu (1950). Jadi, buku inilah yangmengantarkan Munawir meniti karir yang lebih tinggi, Kementerian Luar Negeridan Kementerian Agama. Selanjutnyakehidupan Munawir mulai berubah. Kesempatan untuk melanjutkan studi ke luarnegeri seperti yang diidam-idamkannya telah terbuka lebar. Munawir melanjutkanstudi bidang politik di Exeter University, London (1953-1954). Kemudian iamenjadi Atase/Sekretaris III Kedutaan Besar RI di Washington, AS (1956-1959).Pada masa ini, ia menyempatkan diri melanjutkan studi di George TownUniversity, Amerika Serikat hingga memperoleh ijazah Master of Art bidangFilsafat Politik dengan tesis “MoslemParties and Their Political Concepts (1959)”.[9]
Selepasmeraih gelar master, karirnya makin cemerlang. Ia dipercaya menjabat SetiausahaPertama, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Colombo, Sri Lanka (1965-1965).Lalu menjabat Kuasa Usaha, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sri Lanka(1965-1968). Kemudian di tarik ke Jakarta menjabat Kepala Biro, Tata UsahaSekretariat Jenderal, Deplu (1969-1970). Lalu bertugas di Kedutaan BesarRepublik Indonesia di London (1971-1974), sebelum diangkat menjadi Kepala BiroUmum, Deplu (1975-1976). Kemudian, ia diangkat menjabat Duta Besar di UniEmirat Arab, Bahrain dan Qatar (1976-1980), sebelum ditarik kembali ke Jakartamenjabat Direktur Jenderal Politik Deplu (1980-1983). Kemudian diangkat sebagaiMenteri Agama Republik Indonesia (1983-1993). Selepas itu, ia pun mengakhirikarir dan pengabdiannya pada negara sebagai Ketua Komisi Nasional Hak AsasiManusia dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (1993-1998). Selama menjadiMenteri Agama Republik Indonesia, Munawir dianggap sebagai pahlawan terhadappenerimaan ide asas tunggal Pancasila, pembenahan terhadap lembaga pendidikan agama,pengiriman dosen IAIN ke Eropa dan Amerika, penyelesaian UU No. 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama, dan penyelesaian Kompilasi Hukum Islam (KHI).Orientasi Munawir adalah untuk kemashlahatan umat Islam di Indonesia.[10]
Karya,Gagasan dan Penghargaan selain sebagai diplomat ulung, Munawir juga seorangintelektual yang cukup produktif, sehingga sangat banyak karya yang telahditulisnya. Beberapa karya yang telah ia tulis mengenai beberapa bidang, mulaidari pengalamannya sebagai menteri agama, wawasan keislaman, ketatanegaraan,pendidikan agama, pemerintahan dan tentu saja tentang perkembangan pemikiranIslam.
Sebagai seorang negarawan dan ilmuan, ia amatberminat dalam mengembangkan ilmu Islam. Penguasaan dan pemikirannya menonjoldalam dua bidang yaitu Hukum Islam dan Fiqh Siyasi. Di antara karya ilmiah yangpernah dihasilkannya adalah (1) Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah danPemikiran, (2) Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, dan (3)Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?. Buku ketiganya ini mendapatperhatian umum.
Munawir dikenal sebagai seorang diplomat yang tenang,tulus dan pandai mendongeng. Seringkali ketika menyampaikan pemikiran dangagasannya, ia menggunakan dongeng sebagai perantara. Suatu ketika, saatmenjabat sebagai Menteri Agama, di depan para ulama Jawa Barat Munawirmengisahkan persahabatan antara petani dan beruang.
“Suatu ketika, beruang marah karena seekor lalatmengganggu tidur petani. Beruang mengambil batu besar dan kemudianmenghunjamkannya ke dahi petani yang dihinggapi lalat. Siapa pun tidakmeragukan kesetiaan beruang, tetapi kebodohannya membuat petani mati. Yangmirip beruang banyak terdapat di masyarakat. Berlagak membela agama, padahalmementingkan dirinya sendiri,” ujarnya.
Semasa menjabat Menteri Agama, Munawir telahmembangun Departemen Agama menjadi departemen yang bergengsi. Ia juga tercatatsebagai menteri agama yang sangat memerhatikan pendidikan. Terutama dengankebijakannya mengirim mahasiswa untuk belajar di luar negeri.
Ia senang mendengarkan musik. Memiliki rekamanTchaikovsky dan Beethoven, namun penggemar biduanita Mesir, Ummi Kalsum, inimerasa lebih at home dan in betul bila menikmati gambus.
Di mata para sahabatnya, ia seorang pemimpinpembaharu pemikiran Islam dan mempunyai banyak gagasan. Dialah yang menggagaspertemuan tahunan Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, RepublikIndonesia, Malaysia dan Singapura. Ide dan gagasannya dalam kongresMenteri-Menteri Agama seluruh dunia di Jeddah pada tahun 1988, telah diterimabeberapa negara, sehingga diadakan empat kali pertemuan tahunan untukmeningkatkan pembaharuan pemikiran perihal Islam di kalangan negara anggota.
Dalam pengabdiannya, ia telah mendapatkan sejumlahpenghargaan, termasuk dari sejumlah negara sahabat. Antara lain, penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana dan Satyalencana Karya Satya Kelas II dariPemerintah Indonesia, Great Cordon ofMerit dari Pemerintah Qatar, Medallionof the Order of Quwait-Special Class dari Kuwati, dan Heung in Medal-Second Class dari Korea Selatan. Sedangkan gelarDoktor Honoris Causa dalam Ilmu Agama Islam ia dapatkan dari IAIN Syarif Hidayatullah,Jakarta tanggal 22 Februari 1994.[11]
Selain Menag Said Agil Husin Al Munawar, sejumlahmantan pejabat dan tokoh yang hadir di rumah duka antara lain mantan MenteriPenerangan Harmoko, mantan Mendagri Rudini, dan mantan Menko Ekuin JB.Sumarlin. Selama dirawat di rumah sakit, beberapa tokoh juga menjenguk. Bahkan,mantan Presiden Soeharto baru menjenguknya dua hari sebelum Munawir meninggal.
Bangsa Indonesia kehilangan seorang tokoh besar,diplomat santun dan pembaharu Islam. Mantan Menteri Agama (1983-1988 dan1988-1993) dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pertama (1996-1998),Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA. meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah,Jakarta, Jumat 23 Juli 2004 pukul 11.20. Jenazah mantan anggota DewanPertimbangan Agung (1993-1998), ini disemayamkan di rumah duka di Jalan BangkaVII No.5-B Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan dimakamkan di tempat pemakamankeluarga Giritama, Bogor, Jawa Barat, hari Sabtu 24 Juli 2004.
Pria kelahiran Desa Karanganom, Klaten, 7 November1925, ini meninggalkan istri, Murni Sjadzali, yang dinikahinya pada tahun 1950dan enam anak, yaitu Muchlis (almarhum), Mustahdiyati, Mustain, Muhtadi,Mutiawati, dan Muhflihatun, serta 14 cucu. Ia sempat dirawat di rumah sakittersebut sejak 8 Juni 2004, akibat serangan stroke dan komplikasi beberapapenyakit.[12]
Adapun beberapa judul tulisan MunawirSjadzali sebagai berikut:
1. Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1994.
2. Islam, Realitas Baru, dan Orientasi Masa Depan Bangsa, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1993
3. Islam dan Tata Negara, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1991
4. Pendidikan Agama dan Pengembangan Pemikiran Keagamaan, Departemen Agama RI, Biro Hukum dan Humas
5. Islam And Governmental Sistem, INIS, 1991
6. Islam dan Tata Negara, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1991
7. Peranan Ilmuwan Muslim dalam Negara Pancasila, Departemen Agama, 1984
8. Kiprah Pembangunan Agama Menuju Tinggal Landas,Biro Hukum & Humas, Departemen Agama RI, 1986
9. Pokok-Pokok Kebijaksanaan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama, Proyek Penelitian Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama R.I., 1984
10. Tugas Pengajian Islam, Universitas Nasional, 1986
11. Kebangkitan Kesadaran Beragama Sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa, Biro Hukum & Humas Departemen Agama RI, 1987
12. Partisipasi Umat Beragama dalam Pembinaan Nasional, Biro Hukum dan Humas, Bagian Dokumentasi/Publikasi, 1984
13. Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam, Usaha Taruna, 1950
14. Ijtihad Kemanusiaan, Paramadina, 1997
15. Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Pustaka Panjimas, 1988
16. Dan lain-lain
C. Terobosan-terobosan Munawir Sjadzali Dalam Pemikiran Islam
1. Metodologinya dalam Penerapan Hukum
Masih segar dalam ingatan kitatentang ide-ide reaktualisasi ajaran Islam, pembentukan Madrasah Aliyah ProgramKhusus (MAPK) dan pengiriman dosen IAIN untuk studi ke negara-negara Barat.Siapa lagi kalau bukan Munawir Sjadzali, tokoh di balik gagasan yang cemerlangdan terobosan yang berani itu. Langkah Munawir ini dapat dikatakan sebagaisolusi atas kebekuan pemikiran Islam dan sistem pendidikan Islam. Meskimengawali karir di Kementerian Luar Negeri, penguasaan dan kepiawaian Munawirterhadap pengetahuan agama Islam membuat dirinya sukses menahkodai DepartemenAgama. Terbukti, ia dipercaya Presiden Soeharto untuk memimpin Departemen iniselama dua periode, sejak 14 Maret 1983 (1983-1993).
Selama menjabat Menteri agama, tidaksedikit kebijakan yang telah diambil Munawir. Setidaknya ada tiga agenda yangpaling menonjol. Pertama, menuntaskan Pancasila sebagai asas organisasi sosial-kemasyarakatan.Kedua,pembenahan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ketiga, penguatankeberadaan Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.[13]Jika ditelusuri, sosok Munawir bukan hanya terkenal denganterobosan-terobosannya dalam pemerintahan, tetapi juga konsistensipemikirannya, khususnya berkaitan dengan pandangannya mengenai hubungan Islamdan ketatanegaraan. Jika ditelaah, pandangan Munawir tentang hubungan Islam dannegara layaknya sebuah garis lurus; menurutnya tidak ada ketetapan doktrinalyang mengharuskan kaum muslim untuk mendirikan negara Islam. Pandangan inidipegang Munawir sejak awal perkembangan inteletualnya hingga akhir hayatnya.Keberadaan Munawir Sjadzali dalam wilayah intelektual Indonesia, tak diragukanlagi. Ia merupakan salah satu pemikir modern dalam wacana pemikiran politikIslam di Indonesia. Di satu sisi kehadirannya mampu mendobrak tatanan baru polapemikiran politik Islam dengan menghadirkan suasana baru ketika berhadapandengan teks-teks Islam. Dan di sisi lain, secara genial ia mampu memadukangagasan-gagasan yang ada dalam berbagai tradisi yang berbeda berdasarkanbeberapa kerangka teoritisnya. Untuk dapat menyelami lebih lanjut pemikirannya,alangkah baiknya kalau kita paparkan secara inherent mengenai settinghistorisnya. Amin Abdullah menggaris-bawahi bahwa lingkungan yang menjaditempat seseorang dan masyarakat berada, ikut mempengaruhi proses aktualisasinorma-norma dalam kehidupan praksis-sosialnya. Keterkaitan antara dimensiintelektual dan praktikal, antara teori dan praktis, sebenarnya lebih mewarnaicorak pemikiran keagamaan di manapun ia berada.[14]
Jadi, ide dan gagasan pemikiranseseorang pasti selalu based onhistorical problems. Oleh karena itu, terkait dengan Munawir Sjadzalisebagai representasi pemikir politik Islam, konteks lingkungannya cukup strategisuntuk diabstraksikan.[15]
Metodologi Ijtihad Munawir SjadzaliDalam menggali hukum, Munawir menggunakan tiga kerangka metodologi, yakni, pertamaadat (kebiasaan), nash diturunkandalam suatu kasus adat tertentu. Jikalau adat berubah, maka gugur pula dalilhukum yang terkandung dalam nash tersebut. Menurutnya, nash hanyalah sebuahtawaran bagi pemecahan masalah (hukum, sosial, politik) yang efektif dalamkondisi sosial masyarakat tertentu. Apabila terjadi pertentangan antara nashdan adat, dan ternyata adat lebih menjamin kemaslahatan yang dibutuhkan olehmasyarakat, maka adat dapat diterima. Kekuatan hukumnya sama kuatnya dengan hukumyang ditetapkan berdasarkan nash. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi bahwasesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka dianggap baik di sisi Allah. Kedua,nasakh, yang dalam pandangan Munawir,nasakh adalah pergeseran atau pembatalan hukum-hukum atau petunjuk yangterkandung dalam ayat-ayat yang diterima oleh Rasul pada masa sebelum-sebelumnya.Munawir sering mengutip pendapat Mufassir besar seperti Ibn Katsir, Almaraghi, MuhammadRasyid Ridha dan Sayyid Qutb. Menurut para mufassir tersebut, nasakh merupakansuatu keharusan karena perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahantempat dan waktu. Oleh karena itu, nasakh sangatlah diperlukan. Ketiga,maslahah. Mengutip dari konsepmaslahah Althufi bahwa jika terjadi perselisihan antara kepentingan masyarakatdengan nash dan ijma, maka wajib mendahulukan kepentingan masyarakat atas nashdan ijma. Pemikiran Althufi ini dibangun atas empat prinsip dasar, yakni: 1)Kebebasan akal untuk menentukan baik dan buruk [tanpa harus dibimbing olehkebenaran wahyu, 2) Maslahah adalah dalil syara yang tidak terikat denganketentuan nash, 3) Maslahah hanya dapat dijadikan dalil syara dalam bidang muamalah,tidak dalam bidang ibadah dan 4) Maslahah adalah dalil syara yang terkuat.Adat, nasakh dan maslahah selalu menjadi landasan metodologis Munawir dalammelakukan ijtihad. Kadang ketiganya digunakan secara terpisah, dan tidak jarangdigunakan secara bersamaan. Dalam menerapkan ijtihad di bidang waris misalnya,Munawir menggabungkan ketiga metodologi tersebut dengan mengangkat latarbelakang sosial masyarakat Solo, Jawa Tengah. Karena, di Solo kaum perempuanmerupakan pihak yang aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam konteksmasyarakat Arab yang menganut budaya patriakhi (budaya yang menguntungkanlaki-laki), sistem pembagian waris yang ditawarkan Alquran sangat revolusioner,karena perempuan mendapat bagian setengah dari bagian laki-laki.
Namun untuk konteks masyarakat Solo,ketentuan pembagian warisan sebagaimana ditawarkan Alquran tidak memberikankemaslahatan dan tidak adil. Menurut Munawir ayat waris dalam Alquran perlu dinasakh (ditangguhkan pemberlakuannya) apabila dalam suatu masyarakat berlakubudaya matrilineal atau bilateral, seperti di Solo dan sejumlah wilayah diIndonesia. Peran dan status perempuan di Arab berbeda dengan peran dan statusperempuan yang ada pada masyarakat Solo. Penangguhan pemberlakuan ayat warisdalam Alquran akan memunculkan pemikiran baru (ijtihad) yang lebihmemperjuangkan nilai kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dalam pembagianwarisan. Hal ini harus diakui sebagai sebuah produk hukum, agar umat Islam Indonesiatidak terjebak pada dualisme hukum dalam pembagian warisan. Umat Islam tidaktampak lagi sebagai orang yang tidak konsisten yaitu mengaku sebagai orang Islam,namun dalam sisi lain tidak melaksanakan hukum Islam secara holistic dalam keseharian kehidupanmereka. Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Munawir Sjadzali Dalamkonteks dunia Islam, perhatian Munawir terhadap masalah hubungan antara Islamversus negara, yang terutama terefleksikan dalam karya intelektualnya, sebenarnyasesuatu yang wajar. Di seluruh dunia Islam, hubungan Islam dan negara memangsudah lama menjadi satu persoalan pelik. Ungkapan inna al-islama din wa dawlah yang populer di lingkungan kaum muslimsebenarnya lebih menunjuk pada manifestasi Islam dalam sejarah daripada sebuahrumusan konsepsional yang applicabledalam realitas.
Oleh karena itu, tepatnya sejakkeruntuhan kolonialisame Barat pada pertengahan abad ke-20 negara-negara Islam sepertiTurki, Mesir, Sudan atau Aljazair mengalami kesulitan dalam upaya membangunhubungan yang memungkinkan antara Islam dan negara. Di sejumlah negara, posisiIslam versus negara senantiasa berada pada kutub-kutub pemikiran dan aksipolitik yang saling tarik menarik dan antagonistik. Padahal pada saat yang samadi sejumlah negara yang lain Islam menduduki posisi penting, baik karena masalalunya maupun karena Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduknya.Oleh karena itulah kalangan pengamat muncul pertanyaan krusial: apakah Islamsesuai atau tidak dengan sistem politik modern, di mana ide negara bangsa (nation-state) merupakan unsurterpentingnya.[16]
2.Pembaruannya dalam Pendidikan Islam
Munawir Sjadzali sangat getol melakukan pembenahanpendidikan, khususnya pendidikan di wilayah Departemen Agama. Hal ini karenamenurutnya, pendidikan merupakan media yang paling tepat untuk menyiapkan calonpemimpin bangsa yang tangguh. Untuk itu, Munawir segera melakukan pembenahanterhadap IAIN. Kenapa IAIN? Karena, IAIN merupakan lembaga pendidikan tinggiIslam yang strategis, akan tetapi tidak diimbangi dengan landasan hukum yangkuat. Kondisi demikian selanjutnya berimplikasi pada kecilnya anggaran yangditerima IAIN, khususnya jika dibandingkan dengan perguruan tinggi negerilainnya yang bernaung di bawah payung Depdikbud. Sehingga, hal ini harusdicarikan solusi secepatnya, agar IAIN betul-betul mampu menjadi lembaga yangmencetak kader berpendidikan agama yang berkualitas. Setidaknya ada dua langkahyang dilakukannya sebagai solusi atas hal itu, pertama, pembenahan yangdilakukan dari segi hukum, dan kedua, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).[17]
Dari segi hukum, Munawir menjalin kerjasama denganDepdikbud dan Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Baik Mendikbud,Prof. Dr. Nugroho Notosusanto maupun Menpan, Prof. Dr. Saleh Afif menyambutbaik prakarsa ini. Mereka bahkan sangat antusias membantu usaha DepartemenAgama untuk menata pendidikan agama di Indonesia. Pihak Mendikbud mengatakan,”Jika IAIN dapat memenuhi syarat-syarat minimal sebuah perguruan tinggi yangditetapkan oleh Depdikbud, maka IAIN akan diberlakukan sebagai perguruan tinggiyang statusnya sama dengan perguruan tinggi yang berada di bawah Depdikbud”.Pengakuan ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi IAIN.
Tidak lama kemudian, Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang IAIN akhirnya tersusun. Pada bulan Mei 1985, Nugroho Notosusanto,Saleh Afif dan Munawir menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. RPP tentangdasar hukum IAIN tersebut akhirnya ditetapkan menjadi PP No. 33 Tahun 1985.Dengan PP ini status, perlakuan, dan fasilitas IAIN yang tersebar di berbagaiwilayah Indonesia sederajat dengan perguruan tinggi negeri yang dikelolaDepdikbud. Peraturan Pemerintah itu selanjutnya dijabarkan dalam Keppres No. 9Tahun 1987 yang kemudian menjadi bagian dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang SistemPendidikan Nasional. Artinya pendidikan agama diletakkan sebagai sub-sistempendidikan nasional, yang menjadi bagian dan penopang sistemnya.
Setelah berhasil membenahi segi dasar hukum IAIN,langkah Munawir selanjutnya adalah melakukan pembenahan dari segi sumber dayamanusia. Pertama kali yang mendapat perhatian Munawir adalah sistem pendidikanmadrasah. Selama ini madrasah masih dianggap sebagai lembaga pendidikan “kelasdua” dibandingkan sekolah umum. Fasilitas yang minimal, lokasi yang kebanyakandi pedesaan, dan kurikulum yang tidak seimbang antara pendidikan agama danumum, menyebabkan lembaga ini tidak banyak menghasilkan bibit unggul bagi IAIN.Untuk itu, ia meninjau kembali SKB Tiga Menteri tahun 1975 yang dikeluarkanpada masa Prof. Dr. Mukti Ali menjabat Menteri Agama. SKB Tiga Menteri antaralain menetapkan bahwa madrasah harus bermuatan 70% pengetahuan umum dan 30%pengetahuan agama, dengan harapan agar madrasah sederajat dengan sekolah umum,terutama dari segi kurikulum.
Maksud SKB ini memang baik, tetapi akibat yangtampaknya kurang diperhitungkan adalah tamatan Madrasah Aliyah (MA) menjadilebih siap masuk ke perguruan tinggi umum daripada perguruan tinggi agama.Mereka jelas bukan merupakan bibit unggul untuk IAIN. Penguasaan agama tamatanMA bukan hanya sangat lemah, lebih dari itu bahkan tidak dapat diandalkan untukmenjadi calon-calon ulama. Sehingga, Munawir merasa perlu untuk menyempurnakanSKB Tiga Menteri itu.
Bentuk penyempurnaan itu adalah mengadakan pilot projectMadrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan muatan kurikulum 70% pengetahuanagama dan 30% pengetahuan umum. Dengan struktur kurikulum demikian,konsekuensinya tamatan MAPK, tidak dapat masuk ke perguruan tinggi umum, tetapimereka adalah bibit-bibit unggul bagi IAIN. Dengan proyek ini, harapan untukmengembangkan ilmu-ilmu keislaman yang sejalan dengan tantangan modernitasmelalui IAIN dengan cepat akan segera terwujud. Ide penyempurnaan SKB TigaMenteri ini disetujui oleh Presiden Soeharto. Sehingga pada 1988 proyek MAPKdimulai dan untuk tahap pertama, dibuka di lima lokasi; Padang Panjang, Ciamis,Yogyakarta, Ujung Pandang, dan Jember. Selanjutnya, MAPK ditambah di lima kotalagi, yaitu di Banda Aceh, Lampung, Solo, Banjarmasin, dan Mataram.[18]
Dalam perkembangannya, menurut Dr. ZamakhsjariDhofier, jumlah MAPK sudah membengkak menjadi 110 buah. Salah satu keberhasilanproyek ini, menurut Munawir adalah berhasilnya 48 alumni MAPK tahun 1991mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Al-Azhar. Melihat keberhasilanproyek MAPK ini, Presiden Soeharto memberikan saran agar proyek serupa jugaditerapkan untuk Madrasah Tsanawiyah.
Kegelisahan Munawir bukan hanya berkaitan dengankondisi Madrasah saja, melainkan juga mutu staf pengajar IAIN. Sehingga, bersamaandengan pelaksanaan proyek MAPK, ia juga berusaha meningkatkan kualitas dosenIAIN. Hal ini dilakukan dengan menghidupkan kembali tradisi mengirim dosen IAINuntuk studi ke negara-negara Barat –khususnya ke Universitas McGill, (Montreal,Kanada) dan Universitas Leiden (Belanda) yang dulu pernah dirintis Mukti Ali.Menurutnya, ilmuwan Muslim Indonesia yang mampu berkomunikasi dengan duniamodern adalah mereka yang di samping mendapat pendidikan S1 di Timur, jugamengenyam pendidikan S2 dan S3 di Barat. Munawir menunjuk nama-nama sepertiProf. Dr. HM. Rasjidi, Prof. Dr. Mukti Ali, dan Prof. Dr. Harun Nasution sebagai prototype ilmuwan Muslim Indonesia.
Program pengiriman dosen ke luar negeri relevandengan usaha menjaring alumni IAIN yang berkualitas, sehingga pada tahun 1988dibuka Program Pembibitan Calon Dosen IAIN. Selain pesertanya sangat terbatas,hanya diikuti oleh tak lebih dari 30 peserta, program ini juga hanya menerimamereka yang indeks prestasi kumulatifnya di atas tiga. Di samping itu, parapeserta juga harus memiliki dasar-dasar penguasaan bahasa yang memadai, baikInggris maupun Arab. Hal ini untuk memenuhi persyaratan yang dimintalembaga-lembaga pemberi beasiswa dan universitas-universitas Barat.
Pada periode 1988-1991, program pengiriman dosen inimengalami sukses. Tak kurang dari 75% pesertanya diterima untuk program S2 danS3 di universitas-universitas Barat, seperti Mc.Gill di Kanada; UCLA diColumbia, Chicago, dan Harvard di USA; London, Leiden, dan Hamburg di EropaBarat; serta ANU, Monash, dan Flinders di Australia. Kesuksesan ini mempunyaipengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan pengiriman mahasiswa tahapberikutnya. Menurut catatan Munawir, selama ia menjadi Menteri Agama,Departemen Agama telah mengirim sebanyak 225 mahasiswa ke Barat. Sampai tahun1993, dari mereka itu telah kembali ke Indonesia sebanyak 12 orang denganmenyandang gelar Ph.D dan sebanyak 67 orang dengan gelar MA.[19]
Pengiriman dosen IAIN ke universitas-universitasBarat dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan konsep Munawir Sjadzalitentang hubungan antara Islam dan negara. Munawir menginginkan agar para dosenIAIN mampu berkomunikasi dengan para teknokrat dan birokrat yang rata-ratatamatan universitas-universitas Barat. Kelompok pertama merepresentasikankalangan agama, sedangkan yang kedua mewakiliunsur-unsur modernitas.
D.Pemikirannya Tentang Islam dan Tata Negara
Menurut Munawir[20]di dalam Alquran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedomanbagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ayat-ayattersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentangprinsip-prinsip yang diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakat, sepertiprinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan,persamaan, dan kebebasan beragama.
Kedudukan Manusia di Bumi:
26. Katakanlah:"Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orangyang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkaukehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orangyang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. SesungguhnyaEngkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.(Ali Imran)
5. kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepadaAllah-lah dikembalikan segala urusan.(Al Hadid)
165. dan Dia lahyang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagiankamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apayang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya danSesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.( Al An’aam).
.
14. kemudian Kamijadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kamimemperhatikan bagaimana kamu berbuat.(Yunus).
Musyawarah dan Konsultasi:
159. Maka disebabkanrahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamubersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri darisekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, danbermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.[21]kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepadaAllah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(AliImran)
38. dan (bagi)orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat,sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan merekamenafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(Asy Syura)
Ketaatan Kepada Pemimpin:
59. Hai orang-orangyang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antarakamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlahia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar berimankepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) danlebih baik akibatnya.(An Nisa’)
Keadilan:
90. SesungguhnyaAllah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaumkerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(An Nahl)
58. SesungguhnyaAllah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamumenetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yangsebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(AnNisa’)
Persamaan:
13. Hai manusia,Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuandan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu salingkenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allahialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahuilagi Maha Mengenal.(Al Hujarat)
Hubungan Antara Umat dariBerbagai Agama:
256. tidak adapaksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yangbenar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepadaThaghut[22]dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhultali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Mahamengetahui.(Al Baqarah)
99. dan JikalauTuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya.Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orangyang beriman semuanya?(Yunus)
64. Katakanlah:"Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yangtidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecualiAllah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagiankita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jikamereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kamiadalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".(Ali Imran)
ž
8. Allah tidakmelarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yangtiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.
9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamumenjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama danmengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. danBarangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orangyang zalim.(AlMumtahanah)
Mengenaiketatanegaraan dalam konteks Indonesia Munawir berpendapat bahwa sejaknegara ini merdeka masalah tersebut telah menyulut ketegangan, permusuhan,bahkan konflik fisik antara keduanya. Dalam masa-masa formatif negara ini kaumMuslim tidak hanya terus menerus menyuarakan aspirasinya untuk tidak hanyamenjadikan Islam sebagai dasar negara, tetapi juga menjadikan sistem politikIslam sebagai panduan dalam mengatur negara. Sejarah menjadi menarikberhubungan dengan munculnya beberapa komunitas yang berobsesi mewujudkansebuah negara agama (DI TII/NII) berdasarkan syariah di abad modern ini.Kerasnya sikap kaum Muslim dalam memperjuangkan aspirasi politiknya ternyatamembawa implikasi negatif terhadap masyarakat Islam sendiri, baik pada masaOrde Lama maupun Orde Baru. Di kalangan pemerintah tidak hanya munculkecurigaan terhadap kaum Muslim, tetapi mereka juga dipandang sebagai kelompokyang tidak sepenuhnya bersedia menerima Pancasila sebagai ideologi negara.Situasi demikian pada gilirannya menimbulkan respons balik. Tidak sedikitpemikir dan aktivis politik Islam yang memandang negara dengan curiga. Dalamkaitan ini dapat dikatakan bahwa dalam negara yang mayoritas penduduknyaberagama Islam berkembang rasa saling curiga antara kelompok Islam dan negara.Dalam situasi sosial politik seperti inilah Munawir diangkat sebagai Menteri Agama.Di sini Munawir segera dihadapkan kepada kelompok-kelompok Islam lama yangmasih memperjuangkan ideologi Islam dan secara a priori menolak Pancasilasebagai asas tunggal; kalangan intelektualisme baru yang tidak lagimemperjuangkan ideologi Islam atau negara Islam, sebaliknya malah bersemboyan IslamYes, Partai Islam No, dan kalangan ormas-ormas Islam yang lain masih bersikapmenunggu. Perkembangan-perkembangan yang terjadi di kalangan umat IslamIndonesia tersebut tidak terlepas dari pengamatan Munawir, meskipun secaraformal ia bekerja di Departemen Luar Negeri. Bahkan karena tidak terlibatlangsung dalam organisasi-organisasi Islam, Munawir mengakui dapat sepenuhnyamendudukkan diri sebagai pengamat. Bahkan dengan posisinya ini, ia dapatberpikir dan menganalisis secara objektif perkembangan yang terjadi di kalanganumat Islam Indonesia.[23]
Problematika hubungan Islam dannegara di tanah air sebenarnya setua Indonesia sendiri. Sejak perdebatankonstituante pasca kemerdekaan (akhir tahun1950-an), masalah ini meruncing dantidak pernah terselesaikan. Perdebatan berkisar tentang bentuk negara yanghendak diciptakan, apakah teokratis atau sekuler. Dua sisi ekstrim yang sulitdipertemukan. Akhirnya jalan tengah yang paling baik ditempuh yaitu negara yangnon teokratis tetapi agama dilihat sebagai satuan denominasi dalam masyarakatyang diakui dan dipelihara oleh negara. Negara Pancasila itulah sebutannya.Pada dasarnya dalam perspektif pemikiran politik Islam, setidaknya ada tigaparadigma hubungan antara agama dan negara yaitu: Pertama, paradigma integralistik.Dalam konsep ini agama dan negara menyatu (integral). Agama Islam dan negara,dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi wilayahnegara (din wa dawlah). Karenanyamenurut paradigma ini, Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi (devine sovereignity) karena memangkedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan.[24]
Paradigma ini dianut oleh kelompokSyiah. Hanya saja dalam term politik Syiah, untuk menyebut negara (ad-dawlah) diganti dengan istilah imamah (kepemimpinan). Sebagai lembagapolitik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsimenyeleggarakan kedaulatan Tuhan negara dalam perspektif Syiah bersifatteokratis, salah satu wacana yang dikritik oleh kaum Islam liberal. Negarateokratis mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan,dan konstitusi Negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (syar’i). Paradigmaintegralistik ini yang kemudian melahirkan paham Negara agama, di mana praktekketatanegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehinggamelahirkan konsep Islam din wa dawlah. Sumber hukum positifnya adalah sumberhukum agama.[25]
Selain kelompok Syiah, pendukungparadigma ini juga berasal dari kelompok Suni seperti Hasan Albanna, SayyidQuthb, Syekh Muhammad Rasyid Rida dan Maulana Almaududi.[26]
Kedua, ParadigmaSimbiotik. Menurut pandangan ini agama versus negara berhubungan secarasimbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan salingmemerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agamadapat berkembang, sebaliknya Negara memerlukan agama, karena dengan agama,negara dapat berkembang dalam bimbingan moral dan etika. Paradigma simbiotikini dapat ditemukan dalam pemikiran Almawardi dalam bukunya al-Ahkam al-Sultaniyyah. Dalam buku iniia mengatakan bahwa kepemimpinan negara (imamah)merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama danmengatur dunia (harasah al-din waal-dunya). Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenisaktifitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik. Keduanyamerupakan dua dimensi dari misi kenabian.[27]
Ketiga, ParadigmaSekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungansimbiotik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistikmengajukan pemisahan antara agama daan negara. Dalam konteks Islam, paradigmasekularistik menolak pendasaran Negara kepada Islam, atau paling tidak menolakdeterminasi Islam akan bentuk tertentu dari negara. Pemrakarsa paradigma ini adalahAli Abd al-Raziq, seorang cendekiawan Muslim dari Mesir. Dalam bukunya al-Islam wa Ushul al-Hukm, Raziq mengatakanbahwa Islam hanya sekedar agama dan tidak mencakup urusan negara; Islam tidakmempunyai kaitan agama dengan sistem pemerintahan kekhalifahan, termasuk kekhalihanKhulafa al-Rasyidin, bukanlah sebuah sistempolitik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi. Ali AbdRaziq sendiri menjelaskan pandangan pokok pandangannya bahwa: Islam tidakmenetapkan suatu rezim pemerintah tertentu, tidak pula mendasarkan kepada kaummuslim suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah;tetapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikannegara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, ekonomi yang kitamiliki dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.[28]
Dari enam pemikir politik (Ibnu AbiRabi’, Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khadun) yangditampilkan untuk mewakili alam pikiran politik Islam sampai Zaman Pertengahantidak ada seorangpun yang mempertanyakan sistem pemerintahan yang merekatemukan pada zaman mereka masing-masing, artinya sejak Rasul menjadi KepalaNegara di Negara Islam pertama yang berpusat di Madinah, Rasul tidak pernahmenentukan bentuk sebuah Negara Islam, apakah harus, teokrasi, monarkhi,republik atau bentuk lainnya, begitu pandangan pemikir-pemikir Islam lainnyapada era sesudahnya.[29]
Dalam konteks Indonesia, polarisasiitu juga terjadi, namun bagi Munawir setelah menganalisa ketiga pemikiran yangberkembang akhirnya ia berkesimpulan: Setelah memperhatikan kelemahan-kelemahanmendasar pada dua aliran (integralistik dan sekularistik), kiranyabertanggungjawab terhadap Islam kalau kita kemudian cenderung mengikuti aliransimbiotik yaitu paradigma penengah antara integralistik dengan paradigmasekularistik.[30]
Lebih lanjut Munawir mengemukakanbahwa bangsa Indonesia khususnya umat Islam patut bersyukur bahwa para pendirinegara ini telah merumuskan Pancasila untuk dijadikan ideologi negara. Dengandemikian, hendaknya umat Islam Indonesia menerima negara Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila ini sebagai sasaran akhir dari aspirasi politiknya. Dalamkaitan ini dapat dikemukakan, baik dalam sistem politik maupun sistem hukum,terdapat persamaan antara Republik Indonesia dan sebagian besar darinegara-negara Islam yang ada di dunia sekarang ini, sama-sama mengikuti polapolitik barat, dengan adaptasi dan modifikasi, dan sama dalam hal, selain dalambidang-bidang perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan, sistem hukum dinegara-negara tersebut tidak sepenuhnya bersumberkan hukum Islam.[31]
Alasan lain adalah bahwa dalamproses penyusunan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara serta isinyasesuai dengan teori dan konsepsi siyasah Islam yang mengedepankan musyawarahdan tidak ada satu butirpun yang merugikan atau mempersulit, prinsip-prinsipkeadilan juga tercermin di sana serta semangat dan jiwanya relevan dengan prinsip-prinsipumum pensyariatan hukum Islam. Untuk itu dilihat dari sisi ini pun menurutIbrahim Khosen, pemerintahan RI tidak diragukan lagi bahwa eksistensinya cukupIslami dan oleh sebab itu kebijakannya wajib ditaati selama untuk kemaslahatan.
Pemenuhan keadilan dan kesejahteraaninilah yang harus bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh masyarakat.Rasulullah sendiri sebenarnya memberikan isyarat, bahwa kekuasaan memang bukantujuan dari politik kaum muslimin. Rasulullah sendiri mencanangkan usaha perbaikanbudaya politik atau pelurusan pengelolaan kekuasaan dan menghimbau kaummuslimin terutama ulama dan para elite politiknya untuk menjaga moralitaspolitik.[32]
Dalam pemikiran politik Munawir bahwaisu negara Islam itu sebenarnya sangat modern, artinya pada zaman nabi tidakpernah ada perdebatan apakah perlu negara Islam atau tidak. Tetapi begitu ada konseptentang negara, dan ada pengertian baru tentang pemerintahan modern, makawacana tentang negara Islam mulai lahir. Maka wacana Negara seperti Islammisalnya, sebenarnya berkaitan dengan perkembangan baru dunia Islampasca-kolonial, bukan wacana berdasarkan syariah yang abadi dan tidak berubah.Tema melawan teokrasi ini biasanya dibicarakan dengan cara silent syariah.[33]
Kunci utama dari pendukung tema ini adalahpenolakan terhadap apa yang disebut mitologi negara Islam, yaitu sebuah negarayang berdasar pada pemahaman total hukum Islam (syariah) dan peleburanmonopolistik kekuasaan dan agama. Gerakan ini juga mendesakkan dialog antaragama dan perjuangan untuk menciptakan sebuah masyarakat politik demokratis danpluralistik. Dalam konteks Indonesia, masih menurut Munawir mengkaji gerakanIslam politik tidak bisa dinilai secara apriori sebagai bentuk tentatif daritarik menarik kepentingan di ranah politik saja. Gerakan Islam politik diIndonesia tidaklah hadir secara spontan.
Paling tidak ada empat hal yangmelatarinya. Pertama, globalisasi, dengan medium kecanggihan teknologikomunikasi, seperti televisi, internet dan sebagainya, telah menyingkap tabir-tabirpenindasan dan kekerasan yang dialami sebagian masyarakat Islam di berbagaibelahan dunia seperti Pelestina, Afganistan, Irak, sehingga memunculkansolidaritas umat Islam Global. Kedua, Islam politik sebenarnyamerupakan gejala politik keagamaan yang tidak bisa dipisahkan dari konteks power struggle. Di dalamnya terjadiperkawinan yang sempurna antara politik dan agama. Motif-motif politik yangberupaya menempatkan Islam dalam lingkar kekuasaan negara, sebagai sistem yangmengatur semua aspek kehidupan, termasuk norma hukum, sosial-budaya, sistemekonomi, dan tata hubungan internasional, mendapatkan legitimasinya dalambahasa agama. Ketiga, pengalaman politik Indonesia di awal kemerdekaan,mengenai rasionalisasi birokrasi yang berimplikasi pada perampingan laskarrakyat hanya pada laskar yang mendapat pendidikan dan pelatihan dari Belandadan Jepang sedangkan yang berasal dari iniasiatif rakyat seperti laskar dibawah komando Ibnu Hajar di Kalimantan, Kahar Muzakar di Makasar dan sebagainyatidak mendapat ruang politik dalam pemerintahan yang baru. Akibatnya, kelompokyang tersingkirkan ini menjadi gerakan pemberontak yang mengusung negara Islam danpenegakan syariat Islam, karena sejak awal mereka memang menjadikan Islamsebagai simbol perlawanan terhadap penjajah. Keempat, adanyapengalaman penerapan syariat Islam di masa-masa kerajaan dahulu, seperti pernahtermaktub dalam Undang-undang Sultan Adam tahun 1835 yang dikeluarkan olehSultan Adam al-Watsiq billah, di masa kerajaan Banjar ataupun yang terjadi Acehdan Padang-Minangkabau. Hal ini tentunya menjadi ingatan yang tetap hidup dalambawah sadar sosial masyarakat tertentu. Keempat realitas ini tidak dilihatdalam kerangka tradisionalis yang beranggapan bahwa Indonesia memilikilegitimasi histories dalam penerapan dan penegakan syariat Islam di Indonesia.Juga bukan dalam kerangka liberalis yang mengganggap bahwa pengalaman penerapansyariat Islam tidak memiliki akar historisnya di Indonesia.
Adapun yang menjadi dasar PemikiranPolitik Islam Munawir Sadzali adalah kontekstualisasi teks doktrin guna melakukanaktualisasi ajaran Islam. Kontekstualisasi ini dilakukan karena telahterjadinya perubahan-perubahan sosial. Inilah yang menjadi spirit reaktualisasiajaran Islam. Menurutnya reaktualisasi adalah upaya reinterpretasi terhadap doktrinIslam yang memiliki validitasnya sendiri. Ia harus dilakukan, untuk menampungkebutuhan hidup yang terus berkembang. Perspektif yang tidak sama jika dilihatdari sudut pandangan sejarah itu menuntut kemampuan kaum muslimin untukmerumuskan ulang nilai-nilai normatif dalam konteks relevansinya bagi kebutuhanhidup. Prinsip-prinsip teori metodologi hukum (ushul fiqh) dan kaidah-kaidah hukum agama (qawaid al-fiqh) akan menjaga agar proses penafsiran kembali itutidak menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam hal yang ingin ditafsirkanulang statusnya, dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan status hal itusendiri.
Secara tidak disadari, proses reaktualiasasiitu telah menjadi alami dalam kehidupan kaum muslimin. Konfigurasi antaranilai-nilai normatif dan reaktualisasi ajaran agama akan tetap menjadikebutuhan yang nyata, selama kaum muslimin tetap pada pendirian untuk tidakmelangkahi ketentuan sumber tekstual, tetapi juga tidak bersedia menarik diridari pola kehidupan yang senantiasa berubah. Dengan kata lain, konfigurasi itumerupakan upaya menjaga kontinuitas (persambungan tradisi) di tengah perubahan,agar tidak kehilangan akar-akar budaya dan keagamaan mereka.
Terjadinya proses reaktualiasi dankonsekuensinya perubahan ketentuan adalah hal-hal yang telah diterima sebagai konsensusitu menunjukkan vitalitas nilai-nilai normatif Islam. Tidak mudah dilakukanperubahan atasnya, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan bagi perubahan.Dasar lain yang menjadi landasan pemikiran politik Munawir adalah ijtihad. Pemikiranpolitik Islam, dalam hal ini, merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukannilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedangberlangsung. Munawir memandang bahwa semua proses politik dalam sejarah, termasuksuksesi kekuasaan baik yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali,sepenuhnya adalah inisiatif dan ijtihad manusia (para sahabat nabi) belaka. Takada pentunjuk dari nabi, apalagi dari Tuhan, tentang bagaimana seharusnya sebuahtata politik (polity) diciptakan.Dengan kata lain masalah politik sepenuhnya adalah rasional. Menurut Munawir,ijtihad merupakan wujud kegiatan akal untuk berpikir, yang inherent dengan intiajaran Islam sendiri (Alquran maupun Hadis). Ijtihad bukan lahir dari prosessejarah sebagaimana terjadi di Barat, tetapi lebih dikarenakan oleh doronganAlquran dan Hadis agar manusia mempergunakan pikirannya dalam menghadapiproblema kehidupan. Penggunaan ijtihad tidak terbatas wilayahnya, baik terhadapmasalah-masalah yang tidak ada ketentuan dalam Alquran dan Hadis maupunterhadap masalah-masalah yang sudah ada ketentuan dalam nash, meskipun Hadis Muadzdalam sejarahnya hanya menyebutkan pada masalah yang tidak terdeteksi dalamnash. Lebih lanjut Munawir mendorong tokoh-tokoh intelektual sesama Muslimuntuk melakukan ijtihad secara jujur, untuk menjadikan Islam lebih tanggapterhadap berbagai kebutuhan situasi lokal dan temporal Indonesia. Menurutnya,dalam perkembangan sejarah doktrin Islam terdapat banyak penguasa Islam yangberani menempuh kebijakan hukum yang tidak sesuai secara harfiyah dengan bunyiayat-ayat Alquran dan atau ucapan maupun tindakan Nabi Muhammad Saw. Maka kalaukita berusaha memahami ajaran Islam dengan akal budi, dan tentu saja denganrasa penuh tanggungjawab kepada Islam, kita bukanlah yang pertama dalamberijtihad. Munawir menyebutkan bahwa pelopor itu tidak lain ialah Umar binKhattab sendiri.[34]
Diilhami oleh keberanian dankejujuran Umar, Munawir menyatakan bahwa harus dilakukan langkah-langkah yangberani dan jujur dalam memberlakukan ajaran-ajaran Islam. Seraya meyakinidinamisme dan vitalitas doktrin Islam, ia mengusulkan agar kaum muslim melaksanakanagenda-agenda reaktualisasi lewat ijtihad, untuk menjadikan Islam lebih sesuaidengan kekhasan lokal dan temporal Indonesia. Gagasan kontroversial yang banyakia lakukan agaknya secara sadar dimunculkan olehnya agar tidak terjadidiskriminasi dan penomorduaan sekelompok anggota warga bangsa di bumi Indonesiayang plural ini. Sebab, menurut keyakinannya diskriminasi apalagi hegemoniterhadap sekelompok warga secara terang-terangan jelas bertentangan denganprinsip demokrasi. Baginya demokrasi adalah salah satu nilai fundamental yangada dalam Islam. Baginya yang penting adalah bagaimana memperjuangkannilai-nilai Islam, bukan universum formalistiknya. Islam hanya dilihat sebagaisumber inspirasi-motivasi, landasan etik-moral, bukan sebagai sistem sosial danpolitik yang berlaku secara keseluruhan. Dengan kata lain, Islam tidak dibacadari sudut doktrinalnya, tetapi coba ditangkap spirit dan rohnya. Dan, visiMunawir tentang Indonesia masa depan adalah Indonesia yang demokratis, semuamempunyai hak yang sama dan tidak ada diskriminasi. Sehingga akan terwujudlahcita-cita Islam sebagai rahmatan lilalamin.
E. Penutup
Ada tiga agenda yang paling menonjoldalam pemikiran seorang Munawir. Pertama, menuntaskan Pancasilasebagai asas organisasi sosial-kemasyarakatan. Kedua, pembenahanlembaga-lembaga pendidikan Islam. Ketiga, penguatan keberadaanPengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Jika ditelusuri, sosok Munawirbukan hanya terkenal dengan terobosan-terobosannya dalam pemerintahan, tetapijuga konsistensi pemikirannya, khususnya berkaitan dengan pandangannya mengenaihubungan Islam dan ketatanegaraan. Jika ditelaah, pandangan Munawir tentanghubungan Islam dan negara layaknya sebuah garis lurus; menurutnya tidak adaketetapan doktrinal yang mengharuskan kaum muslim untuk mendirikan negaraIslam. Pandangan ini dipegang Munawir sejak awal perkembangan inteletualnyahingga akhir hayatnya. Keberadaan Munawir Sjadzali dalam wilayah intelektualIndonesia, tak diragukan lagi. Ia merupakan salah satu pemikir modern dalamwacana pemikiran politik Islam di Indonesia. Di satu sisi kehadirannya mampumendobrak tatanan baru pola pemikiran politik Islam dengan menghadirkan suasanabaru ketika berhadapan dengan teks-teks Islam.
Tentang Islam dan Tata Negara,Munawir cenderung mengikuti aliran ketiga, aliran yang pada satu sisi menolak anggapanbahwa dalam Islam terdapat segala-galanya, termasuk sistem politik, dan padasisi lain tidak setuju dengan anggapan bahwa Islam adalah agama yang samasekali sama dengan agama-agama lain, aliran yang percaya bahwa dalam Islamterdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakatdan bernegara seperti yang ditemukan dalam Alquran, yang memiliki kelenturandalam pelaksanaan dan penerapannya dengan memperhatikan perbedaan situasi dankondisi antara satu zaman dengan zaman lain serta antara satu budaya denganbudaya lain.
Islam tidak pernah menentukan suatubentuk yang baku dalam pembentukan sebuah Negara, artinyasejak Rasul menjadi Kepala Negara di Negara Islam pertama yang berpusat diMadinah, Rasul tidak pernah menentukan bentuk sebuah Negara Islam, apakahharus, teokrasi, monarkhi, republik atau bentuk lainnya, begitu pandanganpemikir-pemikir Islam lainnya pada era sesudahnya.
DAFTARPUSTAKA
Ali Abd Muth’i Muhammad. Filsafat Politik Antara Barat danIslam, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Asep Gunawan (Ed.). Artikulasi Islam Kultural, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004.
AzyumardiAzra (Ed.). Menteri-menteri Agama RI; Biografi Sosial-Politik, Jakarta:Kerjasama INIS, PPIM dan Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998.
BahtiarEffendy. Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam diIndonesia ,terj. Ihsan Ali Fauzi, Jakarta: Paramadina, 1998.
Deliar Noer. Partai Islam di Pentas Nasional1945-1965, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987.
Din Syamsudin. UsahaPencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam dalamJurnal Ulumul Quran, No.2 Vol.IV, tahun 1993.
Esposito, John L. Islamand Politics, New York: Syracuse University Press, 1984.
IjaSuntana. Pemikiran Ketatanegaraan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Istinbath,Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, STAIN Mataram, 2004.
M.Amin Abdullah. Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer,Bandung: Mizan, 2000.
Muhammad Husein Haikal. Al Hukumah al Islamiyah,Kairo: Dar al Maarif, 1983.
MunawirSadzali. Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran, Jakarta:UI Press, 1991.
MunawirSjadzali. Ijtihad kemanusiaan,Jakarta: Paramadina, 1997.
Munawir Sjadzali. Indonesia’s Muslim Parties andTheir Political Concepts, Thesisuntuk Master of Arts, Graduate School, Washinton DC: George Town University,1957.
MunawirSjadzali. Memori Akhir Tugas Menteri Agama Republik Indonesia, Masa Bakti1988-1993 Kabinet Pembangunan V, Jakarta: 1993.
Sayono Eljawie,http//:nusantara centre.co.id.
UlumulQuran No. 3, Vol. VI, Tahun 1995
YudianW. Asmin; Peran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pembaharuan Hukum Islam di IndonesiaAbad XX; dalam Ke Arah Fiqh Indonesia, Ed. YudianW.Asmin, Yogyakarta: FSHI, 1994.
Saturday, April 07, 2012 5:49 PM
ISLAM DAN KETATANEGARAAN DALAM
PERSPEKTIFMUNAWIR SJADZALI
Oleh: Anwarsyah Nur[1]
Abstrak
Dalam perspektif Munawir Sjadzali Islam memilikiseperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat danbernegara seperti yang ditemukan dalam Alquran, yang memiliki kelenturan dalampelaksanaan dan penerapannya dengan memperhatikan perbedaan situasi dan kondisiantara satu zaman dengan zaman lain serta antara satu budaya dengan budayalain. Islam tidak pernah menentukan suatu bentuk yang baku dalam pembentukansebuah negara, artinyasejak Rasul menjadi Kepala Negara di Negara Islam pertama yang berpusat diMadinah, Rasul tidak pernah menentukan bentuk sebuah Negara Islam, apakah harusberbentuk teokrasi, monarki, republik atau bentuk lainnya, begitu jugapandangan pemikir-pemikir Islam lainnya berpendapat sama dalam konteks ini.
Abstract
Islam and State-affairs in the Perspectives of Munawir Sjadzali: Islam has a set of principles and value order for people’s life and affairsof state (polity) as found in Alquran in which having elasticity in itsapplication by seeing different situation and condition between one period toanother one and between one culture to another one. Islam has never beendetermining a standard form of government, this means since the Prophet as aHead of first Islamic State in Madinah, he never declared that the form ofIslamic State should be in a theocracy, or a monarchy, or a republic etc.,likewise, the other Islamic thinkers are of similar opinion in this context.
Kata Kunci : Islam, ketatanegaraan, bentuk negara Islam
A. Pendahuluan
Terdapat tiga aliran di kalanganumat Islam tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Aliranpertama berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalampengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antar manusia dan Tuhan.Sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dengan berbagai aspeknyatermasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini umumnya berpendirianbahwa:
1. Islam adalah agama yang lengkap termasuk di dalamnya diatur sistem ketatanegaraan dan politik; oleh karenanya dalam bernegara umat Islam harus kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.
2. Sistem ketatanegaraan Islam adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan empat Khulafaur rasyidin.
Tokoh-tokoh aliranini adalah: Hasan Al Banna, Rasyid Ridha, Sayyid Qutb, dan Al Maududi.[2]
Alran kedua berpendapat Islam adalahagama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusankenegaraan. Muhammad semata-mata adalah Rasul yang mengajak umatnya ke jalanTuhan dan Nabi Muhammad tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan danmengepalai satu Negara. Tokoh aliran ini adalah Ali Abd al Raziq dan ThahaHusein.
Aliran ketiga menolak kedua pendapatdi atas dan berpendapat bahwa dalam Islam hanya terdapat tata nilai etika bagikehidupan bernegara. Tokohnya adalah: Muhammnad Husein Haikal.
Menurut Munawir Sjadzali bahwa dalammengkaji hubungan antara Islam dan politik (ketatanegaraan)) perlu dijelaskanterlebih dulu apa yang dimaksudkan dengan sistem politik itu.
“Sistem politik adalahsuatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapasumber kekuasaan Negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar danbagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaanitu diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertangggungjawab danbagaimana bentuk tanggung jawab itu”[3]
UmatIslam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yathrib (Madinah), dan diMadinah inilah pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdekadi bawah pimpinan Nabi dengan pengikutnya dari Makkah (Muhajirin) dan dariMadinah (Anshor). Di Madinah terdapat juga komunitas lain seperti Yahudi dansisa-sisa suku Arab yang belum Islam. Karena heterogennya kehidupan suku bangsadi Madinah dan untuk mengatur kehidupan berbagai suku yang majemuk, Nabikemudian mengeluarkan aturan yang disebut dengan Piagam Madinah. Para sejarawan dan ahli politik menyebutnya sebagaiUUD atau Konstitusi pertama Negara Islam Madinah yang dibangun oleh Nabi.[4]
Dalampandangan Munawir bahwa Piagam Madinah merupakan landasan bagi kehidupanbernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah yang antara lain berpendapat:
1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan amtara sesama anggota komunitas Islam dan komunitas-komunitas lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip a). bertetangga baik b). saling membantu c). membela yang teraniaya d). saling menasehati dan e). menghormati perbedaan agama.
Suatuhal yang perlu dicatat bahwa Piagam Madinah yang oleh banyak pakar politikdisebut sebagai Konstitusi Negara Islam yang pertama itu, tidak menyebut agamanegara.[5]
Bagaimana selanjutnya corak pemikiranMunawir Sjadzali khususnya tentang ketatanegaraan dalam Islam danterobosan-terobosan pemikirannya yang lain seperti tentang hukum, pendidikandan lain-lain akan dibahas dalam makalah ini sesuai dari sumber aslinya yaknikarya Munawir Sjadzali, “Islam dan TataNegara” dan juga merujuk kepada pendapat dan juga pandangan para tokohIslam lainnya tentang pemikiran Munawir Sjadzali tersebut.
B. Biografi Munawir Sjadzali
SejarahSingkat Kehidupan Munawir Sjadzali lahir di desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah,pada 7 November 1925.[6] Iaadalah anak tertua (delapan bersaudara) dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali(putra Tohari) dan Tas’iyah (putri Badruddin). Dari segi ekonomi, memang keluargaAbu Aswad jauh dari cukup, tetapi dari segi agama keluarga ini sangat taatberagama. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan penghargaan yang tinggiterhadap ilmu-ilmu keagamaan, menghadapkan Munawir pada satu pilihanpendidikan: madrasah. Selain karena biaya pendidikan di lembaga pendidikanIslam ini relatif murah, juga karena lembaga pendidikan ini mengutamakanilmu-ilmu tradisional Islam. Karena alasan ini pula, setelah menamatkan MadrasahIbtidaiyah di kampungnya, Munawir melanjutkan pendidikan ke Mambaul Ulum, Solo.Dengan segala penderitaan dan perjuangan, pada tahun 1943 tepatnya di usia 17tahun, Munawir berhasil menyelesaikan sekolahnya di Mambaul Ulum denganmengantongi ijazah dari madrasah terkenal ini.[7]
Melihatpendidikan yang ditempuh, Munawir tidak hanya dapat dikategorikan sebagaisantri secara formal, tetapi juga substansial. Sebagai santri, ciri yang palingmenonjol dari Munawir adalah kemampuannya untuk memahami kitab-kitab klasikIslam. Pada gilirannya, hal ini membawa implikasi pada luasnya wawasankeagamaan, karir intelektual dan pemerintahan, serta kebijakan-kebijakan yangberkaitan dengan jabatannya sebagai Menteri Agama.
Setelahmenyelesaikan pendidikannya di Mambaul Ulum, Munawir melakukan pengembaraanpanjang, menjadi guru di sekolah Muhammadiyah Salatiga dan kemudian pindah menjadiguru di Gunungpati, Semarang. Dari Gunungpati inilah keterlibatan Munawir dalamkegiatan-kegiatan umat Islam dalam skala nasional dimulai. Kegiatan Munawiryang tadinya hanya mengajar, berkembang ke arah kegiatan-kegiatan yang bersifatsosial. Munawir hampir selalu dilibatkan dalam kegiatan yang diadakan olehbadan-badan resmi maupun swasta. Bahkan di Gunungpati inilah untuk pertamakalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno yang waktu itu menjabat sebagai KetuaUmum Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dan berkunjung ke Gunungpati, sebagaipenghargaan atas suksesnya kecamatan ini dalam mengumpulkan dukungan untukPutera. Munawir merupakan tipe seorang aktifis yang banyak berkiprah dibeberapa organisasi, di antaranya ketua Angkatan Muda Gunungpati, ketua MarkasPimpinan Pertempuran Hisbullah-Sabilillah (MPHS) dan ketua umum Gerakan PemudaIslam Indonesia (GPII) Semarang.[8]
Seusaimuktamar GPII (1950) Munawir mempergunakan waktu luangnya untuk mencobamenelaah konsepsi politik Islam yang berkembang di masa klasik. Denganmemanfaatkan perpustakaan KH. Munawar Kholil, yang penuh dengan kitab-kitabIslam klasik, Munawir berhasil menulis buku “MungkinkahNegara Indonesia Bersendikan Islam?” Buku ini pula membuat Bung Hattatertarik pada Munawir, lalu Bung Hatta memfasilitasinya memperoleh pekerjaansebagai staf Seksi Arab/Timur Tengah Deplu (1950). Jadi, buku inilah yangmengantarkan Munawir meniti karir yang lebih tinggi, Kementerian Luar Negeridan Kementerian Agama. Selanjutnyakehidupan Munawir mulai berubah. Kesempatan untuk melanjutkan studi ke luarnegeri seperti yang diidam-idamkannya telah terbuka lebar. Munawir melanjutkanstudi bidang politik di Exeter University, London (1953-1954). Kemudian iamenjadi Atase/Sekretaris III Kedutaan Besar RI di Washington, AS (1956-1959).Pada masa ini, ia menyempatkan diri melanjutkan studi di George TownUniversity, Amerika Serikat hingga memperoleh ijazah Master of Art bidangFilsafat Politik dengan tesis “MoslemParties and Their Political Concepts (1959)”.[9]
Selepasmeraih gelar master, karirnya makin cemerlang. Ia dipercaya menjabat SetiausahaPertama, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Colombo, Sri Lanka (1965-1965).Lalu menjabat Kuasa Usaha, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sri Lanka(1965-1968). Kemudian di tarik ke Jakarta menjabat Kepala Biro, Tata UsahaSekretariat Jenderal, Deplu (1969-1970). Lalu bertugas di Kedutaan BesarRepublik Indonesia di London (1971-1974), sebelum diangkat menjadi Kepala BiroUmum, Deplu (1975-1976). Kemudian, ia diangkat menjabat Duta Besar di UniEmirat Arab, Bahrain dan Qatar (1976-1980), sebelum ditarik kembali ke Jakartamenjabat Direktur Jenderal Politik Deplu (1980-1983). Kemudian diangkat sebagaiMenteri Agama Republik Indonesia (1983-1993). Selepas itu, ia pun mengakhirikarir dan pengabdiannya pada negara sebagai Ketua Komisi Nasional Hak AsasiManusia dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (1993-1998). Selama menjadiMenteri Agama Republik Indonesia, Munawir dianggap sebagai pahlawan terhadappenerimaan ide asas tunggal Pancasila, pembenahan terhadap lembaga pendidikan agama,pengiriman dosen IAIN ke Eropa dan Amerika, penyelesaian UU No. 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama, dan penyelesaian Kompilasi Hukum Islam (KHI).Orientasi Munawir adalah untuk kemashlahatan umat Islam di Indonesia.[10]
Karya,Gagasan dan Penghargaan selain sebagai diplomat ulung, Munawir juga seorangintelektual yang cukup produktif, sehingga sangat banyak karya yang telahditulisnya. Beberapa karya yang telah ia tulis mengenai beberapa bidang, mulaidari pengalamannya sebagai menteri agama, wawasan keislaman, ketatanegaraan,pendidikan agama, pemerintahan dan tentu saja tentang perkembangan pemikiranIslam.
Sebagai seorang negarawan dan ilmuan, ia amatberminat dalam mengembangkan ilmu Islam. Penguasaan dan pemikirannya menonjoldalam dua bidang yaitu Hukum Islam dan Fiqh Siyasi. Di antara karya ilmiah yangpernah dihasilkannya adalah (1) Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah danPemikiran, (2) Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, dan (3)Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?. Buku ketiganya ini mendapatperhatian umum.
Munawir dikenal sebagai seorang diplomat yang tenang,tulus dan pandai mendongeng. Seringkali ketika menyampaikan pemikiran dangagasannya, ia menggunakan dongeng sebagai perantara. Suatu ketika, saatmenjabat sebagai Menteri Agama, di depan para ulama Jawa Barat Munawirmengisahkan persahabatan antara petani dan beruang.
“Suatu ketika, beruang marah karena seekor lalatmengganggu tidur petani. Beruang mengambil batu besar dan kemudianmenghunjamkannya ke dahi petani yang dihinggapi lalat. Siapa pun tidakmeragukan kesetiaan beruang, tetapi kebodohannya membuat petani mati. Yangmirip beruang banyak terdapat di masyarakat. Berlagak membela agama, padahalmementingkan dirinya sendiri,” ujarnya.
Semasa menjabat Menteri Agama, Munawir telahmembangun Departemen Agama menjadi departemen yang bergengsi. Ia juga tercatatsebagai menteri agama yang sangat memerhatikan pendidikan. Terutama dengankebijakannya mengirim mahasiswa untuk belajar di luar negeri.
Ia senang mendengarkan musik. Memiliki rekamanTchaikovsky dan Beethoven, namun penggemar biduanita Mesir, Ummi Kalsum, inimerasa lebih at home dan in betul bila menikmati gambus.
Di mata para sahabatnya, ia seorang pemimpinpembaharu pemikiran Islam dan mempunyai banyak gagasan. Dialah yang menggagaspertemuan tahunan Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, RepublikIndonesia, Malaysia dan Singapura. Ide dan gagasannya dalam kongresMenteri-Menteri Agama seluruh dunia di Jeddah pada tahun 1988, telah diterimabeberapa negara, sehingga diadakan empat kali pertemuan tahunan untukmeningkatkan pembaharuan pemikiran perihal Islam di kalangan negara anggota.
Dalam pengabdiannya, ia telah mendapatkan sejumlahpenghargaan, termasuk dari sejumlah negara sahabat. Antara lain, penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana dan Satyalencana Karya Satya Kelas II dariPemerintah Indonesia, Great Cordon ofMerit dari Pemerintah Qatar, Medallionof the Order of Quwait-Special Class dari Kuwati, dan Heung in Medal-Second Class dari Korea Selatan. Sedangkan gelarDoktor Honoris Causa dalam Ilmu Agama Islam ia dapatkan dari IAIN Syarif Hidayatullah,Jakarta tanggal 22 Februari 1994.[11]
Selain Menag Said Agil Husin Al Munawar, sejumlahmantan pejabat dan tokoh yang hadir di rumah duka antara lain mantan MenteriPenerangan Harmoko, mantan Mendagri Rudini, dan mantan Menko Ekuin JB.Sumarlin. Selama dirawat di rumah sakit, beberapa tokoh juga menjenguk. Bahkan,mantan Presiden Soeharto baru menjenguknya dua hari sebelum Munawir meninggal.
Bangsa Indonesia kehilangan seorang tokoh besar,diplomat santun dan pembaharu Islam. Mantan Menteri Agama (1983-1988 dan1988-1993) dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pertama (1996-1998),Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA. meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah,Jakarta, Jumat 23 Juli 2004 pukul 11.20. Jenazah mantan anggota DewanPertimbangan Agung (1993-1998), ini disemayamkan di rumah duka di Jalan BangkaVII No.5-B Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan dimakamkan di tempat pemakamankeluarga Giritama, Bogor, Jawa Barat, hari Sabtu 24 Juli 2004.
Pria kelahiran Desa Karanganom, Klaten, 7 November1925, ini meninggalkan istri, Murni Sjadzali, yang dinikahinya pada tahun 1950dan enam anak, yaitu Muchlis (almarhum), Mustahdiyati, Mustain, Muhtadi,Mutiawati, dan Muhflihatun, serta 14 cucu. Ia sempat dirawat di rumah sakittersebut sejak 8 Juni 2004, akibat serangan stroke dan komplikasi beberapapenyakit.[12]
Adapun beberapa judul tulisan MunawirSjadzali sebagai berikut:
1. Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1994.
2. Islam, Realitas Baru, dan Orientasi Masa Depan Bangsa, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1993
3. Islam dan Tata Negara, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1991
4. Pendidikan Agama dan Pengembangan Pemikiran Keagamaan, Departemen Agama RI, Biro Hukum dan Humas
5. Islam And Governmental Sistem, INIS, 1991
6. Islam dan Tata Negara, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1991
7. Peranan Ilmuwan Muslim dalam Negara Pancasila, Departemen Agama, 1984
8. Kiprah Pembangunan Agama Menuju Tinggal Landas,Biro Hukum & Humas, Departemen Agama RI, 1986
9. Pokok-Pokok Kebijaksanaan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama, Proyek Penelitian Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama R.I., 1984
10. Tugas Pengajian Islam, Universitas Nasional, 1986
11. Kebangkitan Kesadaran Beragama Sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa, Biro Hukum & Humas Departemen Agama RI, 1987
12. Partisipasi Umat Beragama dalam Pembinaan Nasional, Biro Hukum dan Humas, Bagian Dokumentasi/Publikasi, 1984
13. Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam, Usaha Taruna, 1950
14. Ijtihad Kemanusiaan, Paramadina, 1997
15. Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Pustaka Panjimas, 1988
16. Dan lain-lain
C. Terobosan-terobosan Munawir Sjadzali Dalam Pemikiran Islam
1. Metodologinya dalam Penerapan Hukum
Masih segar dalam ingatan kitatentang ide-ide reaktualisasi ajaran Islam, pembentukan Madrasah Aliyah ProgramKhusus (MAPK) dan pengiriman dosen IAIN untuk studi ke negara-negara Barat.Siapa lagi kalau bukan Munawir Sjadzali, tokoh di balik gagasan yang cemerlangdan terobosan yang berani itu. Langkah Munawir ini dapat dikatakan sebagaisolusi atas kebekuan pemikiran Islam dan sistem pendidikan Islam. Meskimengawali karir di Kementerian Luar Negeri, penguasaan dan kepiawaian Munawirterhadap pengetahuan agama Islam membuat dirinya sukses menahkodai DepartemenAgama. Terbukti, ia dipercaya Presiden Soeharto untuk memimpin Departemen iniselama dua periode, sejak 14 Maret 1983 (1983-1993).
Selama menjabat Menteri agama, tidaksedikit kebijakan yang telah diambil Munawir. Setidaknya ada tiga agenda yangpaling menonjol. Pertama, menuntaskan Pancasila sebagai asas organisasi sosial-kemasyarakatan.Kedua,pembenahan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ketiga, penguatankeberadaan Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.[13]Jika ditelusuri, sosok Munawir bukan hanya terkenal denganterobosan-terobosannya dalam pemerintahan, tetapi juga konsistensipemikirannya, khususnya berkaitan dengan pandangannya mengenai hubungan Islamdan ketatanegaraan. Jika ditelaah, pandangan Munawir tentang hubungan Islam dannegara layaknya sebuah garis lurus; menurutnya tidak ada ketetapan doktrinalyang mengharuskan kaum muslim untuk mendirikan negara Islam. Pandangan inidipegang Munawir sejak awal perkembangan inteletualnya hingga akhir hayatnya.Keberadaan Munawir Sjadzali dalam wilayah intelektual Indonesia, tak diragukanlagi. Ia merupakan salah satu pemikir modern dalam wacana pemikiran politikIslam di Indonesia. Di satu sisi kehadirannya mampu mendobrak tatanan baru polapemikiran politik Islam dengan menghadirkan suasana baru ketika berhadapandengan teks-teks Islam. Dan di sisi lain, secara genial ia mampu memadukangagasan-gagasan yang ada dalam berbagai tradisi yang berbeda berdasarkanbeberapa kerangka teoritisnya. Untuk dapat menyelami lebih lanjut pemikirannya,alangkah baiknya kalau kita paparkan secara inherent mengenai settinghistorisnya. Amin Abdullah menggaris-bawahi bahwa lingkungan yang menjaditempat seseorang dan masyarakat berada, ikut mempengaruhi proses aktualisasinorma-norma dalam kehidupan praksis-sosialnya. Keterkaitan antara dimensiintelektual dan praktikal, antara teori dan praktis, sebenarnya lebih mewarnaicorak pemikiran keagamaan di manapun ia berada.[14]
Jadi, ide dan gagasan pemikiranseseorang pasti selalu based onhistorical problems. Oleh karena itu, terkait dengan Munawir Sjadzalisebagai representasi pemikir politik Islam, konteks lingkungannya cukup strategisuntuk diabstraksikan.[15]
Metodologi Ijtihad Munawir SjadzaliDalam menggali hukum, Munawir menggunakan tiga kerangka metodologi, yakni, pertamaadat (kebiasaan), nash diturunkandalam suatu kasus adat tertentu. Jikalau adat berubah, maka gugur pula dalilhukum yang terkandung dalam nash tersebut. Menurutnya, nash hanyalah sebuahtawaran bagi pemecahan masalah (hukum, sosial, politik) yang efektif dalamkondisi sosial masyarakat tertentu. Apabila terjadi pertentangan antara nashdan adat, dan ternyata adat lebih menjamin kemaslahatan yang dibutuhkan olehmasyarakat, maka adat dapat diterima. Kekuatan hukumnya sama kuatnya dengan hukumyang ditetapkan berdasarkan nash. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi bahwasesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka dianggap baik di sisi Allah. Kedua,nasakh, yang dalam pandangan Munawir,nasakh adalah pergeseran atau pembatalan hukum-hukum atau petunjuk yangterkandung dalam ayat-ayat yang diterima oleh Rasul pada masa sebelum-sebelumnya.Munawir sering mengutip pendapat Mufassir besar seperti Ibn Katsir, Almaraghi, MuhammadRasyid Ridha dan Sayyid Qutb. Menurut para mufassir tersebut, nasakh merupakansuatu keharusan karena perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahantempat dan waktu. Oleh karena itu, nasakh sangatlah diperlukan. Ketiga,maslahah. Mengutip dari konsepmaslahah Althufi bahwa jika terjadi perselisihan antara kepentingan masyarakatdengan nash dan ijma, maka wajib mendahulukan kepentingan masyarakat atas nashdan ijma. Pemikiran Althufi ini dibangun atas empat prinsip dasar, yakni: 1)Kebebasan akal untuk menentukan baik dan buruk [tanpa harus dibimbing olehkebenaran wahyu, 2) Maslahah adalah dalil syara yang tidak terikat denganketentuan nash, 3) Maslahah hanya dapat dijadikan dalil syara dalam bidang muamalah,tidak dalam bidang ibadah dan 4) Maslahah adalah dalil syara yang terkuat.Adat, nasakh dan maslahah selalu menjadi landasan metodologis Munawir dalammelakukan ijtihad. Kadang ketiganya digunakan secara terpisah, dan tidak jarangdigunakan secara bersamaan. Dalam menerapkan ijtihad di bidang waris misalnya,Munawir menggabungkan ketiga metodologi tersebut dengan mengangkat latarbelakang sosial masyarakat Solo, Jawa Tengah. Karena, di Solo kaum perempuanmerupakan pihak yang aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam konteksmasyarakat Arab yang menganut budaya patriakhi (budaya yang menguntungkanlaki-laki), sistem pembagian waris yang ditawarkan Alquran sangat revolusioner,karena perempuan mendapat bagian setengah dari bagian laki-laki.
Namun untuk konteks masyarakat Solo,ketentuan pembagian warisan sebagaimana ditawarkan Alquran tidak memberikankemaslahatan dan tidak adil. Menurut Munawir ayat waris dalam Alquran perlu dinasakh (ditangguhkan pemberlakuannya) apabila dalam suatu masyarakat berlakubudaya matrilineal atau bilateral, seperti di Solo dan sejumlah wilayah diIndonesia. Peran dan status perempuan di Arab berbeda dengan peran dan statusperempuan yang ada pada masyarakat Solo. Penangguhan pemberlakuan ayat warisdalam Alquran akan memunculkan pemikiran baru (ijtihad) yang lebihmemperjuangkan nilai kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dalam pembagianwarisan. Hal ini harus diakui sebagai sebuah produk hukum, agar umat Islam Indonesiatidak terjebak pada dualisme hukum dalam pembagian warisan. Umat Islam tidaktampak lagi sebagai orang yang tidak konsisten yaitu mengaku sebagai orang Islam,namun dalam sisi lain tidak melaksanakan hukum Islam secara holistic dalam keseharian kehidupanmereka. Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Munawir Sjadzali Dalamkonteks dunia Islam, perhatian Munawir terhadap masalah hubungan antara Islamversus negara, yang terutama terefleksikan dalam karya intelektualnya, sebenarnyasesuatu yang wajar. Di seluruh dunia Islam, hubungan Islam dan negara memangsudah lama menjadi satu persoalan pelik. Ungkapan inna al-islama din wa dawlah yang populer di lingkungan kaum muslimsebenarnya lebih menunjuk pada manifestasi Islam dalam sejarah daripada sebuahrumusan konsepsional yang applicabledalam realitas.
Oleh karena itu, tepatnya sejakkeruntuhan kolonialisame Barat pada pertengahan abad ke-20 negara-negara Islam sepertiTurki, Mesir, Sudan atau Aljazair mengalami kesulitan dalam upaya membangunhubungan yang memungkinkan antara Islam dan negara. Di sejumlah negara, posisiIslam versus negara senantiasa berada pada kutub-kutub pemikiran dan aksipolitik yang saling tarik menarik dan antagonistik. Padahal pada saat yang samadi sejumlah negara yang lain Islam menduduki posisi penting, baik karena masalalunya maupun karena Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduknya.Oleh karena itulah kalangan pengamat muncul pertanyaan krusial: apakah Islamsesuai atau tidak dengan sistem politik modern, di mana ide negara bangsa (nation-state) merupakan unsurterpentingnya.[16]
2.Pembaruannya dalam Pendidikan Islam
Munawir Sjadzali sangat getol melakukan pembenahanpendidikan, khususnya pendidikan di wilayah Departemen Agama. Hal ini karenamenurutnya, pendidikan merupakan media yang paling tepat untuk menyiapkan calonpemimpin bangsa yang tangguh. Untuk itu, Munawir segera melakukan pembenahanterhadap IAIN. Kenapa IAIN? Karena, IAIN merupakan lembaga pendidikan tinggiIslam yang strategis, akan tetapi tidak diimbangi dengan landasan hukum yangkuat. Kondisi demikian selanjutnya berimplikasi pada kecilnya anggaran yangditerima IAIN, khususnya jika dibandingkan dengan perguruan tinggi negerilainnya yang bernaung di bawah payung Depdikbud. Sehingga, hal ini harusdicarikan solusi secepatnya, agar IAIN betul-betul mampu menjadi lembaga yangmencetak kader berpendidikan agama yang berkualitas. Setidaknya ada dua langkahyang dilakukannya sebagai solusi atas hal itu, pertama, pembenahan yangdilakukan dari segi hukum, dan kedua, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).[17]
Dari segi hukum, Munawir menjalin kerjasama denganDepdikbud dan Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Baik Mendikbud,Prof. Dr. Nugroho Notosusanto maupun Menpan, Prof. Dr. Saleh Afif menyambutbaik prakarsa ini. Mereka bahkan sangat antusias membantu usaha DepartemenAgama untuk menata pendidikan agama di Indonesia. Pihak Mendikbud mengatakan,”Jika IAIN dapat memenuhi syarat-syarat minimal sebuah perguruan tinggi yangditetapkan oleh Depdikbud, maka IAIN akan diberlakukan sebagai perguruan tinggiyang statusnya sama dengan perguruan tinggi yang berada di bawah Depdikbud”.Pengakuan ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi IAIN.
Tidak lama kemudian, Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang IAIN akhirnya tersusun. Pada bulan Mei 1985, Nugroho Notosusanto,Saleh Afif dan Munawir menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. RPP tentangdasar hukum IAIN tersebut akhirnya ditetapkan menjadi PP No. 33 Tahun 1985.Dengan PP ini status, perlakuan, dan fasilitas IAIN yang tersebar di berbagaiwilayah Indonesia sederajat dengan perguruan tinggi negeri yang dikelolaDepdikbud. Peraturan Pemerintah itu selanjutnya dijabarkan dalam Keppres No. 9Tahun 1987 yang kemudian menjadi bagian dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang SistemPendidikan Nasional. Artinya pendidikan agama diletakkan sebagai sub-sistempendidikan nasional, yang menjadi bagian dan penopang sistemnya.
Setelah berhasil membenahi segi dasar hukum IAIN,langkah Munawir selanjutnya adalah melakukan pembenahan dari segi sumber dayamanusia. Pertama kali yang mendapat perhatian Munawir adalah sistem pendidikanmadrasah. Selama ini madrasah masih dianggap sebagai lembaga pendidikan “kelasdua” dibandingkan sekolah umum. Fasilitas yang minimal, lokasi yang kebanyakandi pedesaan, dan kurikulum yang tidak seimbang antara pendidikan agama danumum, menyebabkan lembaga ini tidak banyak menghasilkan bibit unggul bagi IAIN.Untuk itu, ia meninjau kembali SKB Tiga Menteri tahun 1975 yang dikeluarkanpada masa Prof. Dr. Mukti Ali menjabat Menteri Agama. SKB Tiga Menteri antaralain menetapkan bahwa madrasah harus bermuatan 70% pengetahuan umum dan 30%pengetahuan agama, dengan harapan agar madrasah sederajat dengan sekolah umum,terutama dari segi kurikulum.
Maksud SKB ini memang baik, tetapi akibat yangtampaknya kurang diperhitungkan adalah tamatan Madrasah Aliyah (MA) menjadilebih siap masuk ke perguruan tinggi umum daripada perguruan tinggi agama.Mereka jelas bukan merupakan bibit unggul untuk IAIN. Penguasaan agama tamatanMA bukan hanya sangat lemah, lebih dari itu bahkan tidak dapat diandalkan untukmenjadi calon-calon ulama. Sehingga, Munawir merasa perlu untuk menyempurnakanSKB Tiga Menteri itu.
Bentuk penyempurnaan itu adalah mengadakan pilot projectMadrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan muatan kurikulum 70% pengetahuanagama dan 30% pengetahuan umum. Dengan struktur kurikulum demikian,konsekuensinya tamatan MAPK, tidak dapat masuk ke perguruan tinggi umum, tetapimereka adalah bibit-bibit unggul bagi IAIN. Dengan proyek ini, harapan untukmengembangkan ilmu-ilmu keislaman yang sejalan dengan tantangan modernitasmelalui IAIN dengan cepat akan segera terwujud. Ide penyempurnaan SKB TigaMenteri ini disetujui oleh Presiden Soeharto. Sehingga pada 1988 proyek MAPKdimulai dan untuk tahap pertama, dibuka di lima lokasi; Padang Panjang, Ciamis,Yogyakarta, Ujung Pandang, dan Jember. Selanjutnya, MAPK ditambah di lima kotalagi, yaitu di Banda Aceh, Lampung, Solo, Banjarmasin, dan Mataram.[18]
Dalam perkembangannya, menurut Dr. ZamakhsjariDhofier, jumlah MAPK sudah membengkak menjadi 110 buah. Salah satu keberhasilanproyek ini, menurut Munawir adalah berhasilnya 48 alumni MAPK tahun 1991mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Al-Azhar. Melihat keberhasilanproyek MAPK ini, Presiden Soeharto memberikan saran agar proyek serupa jugaditerapkan untuk Madrasah Tsanawiyah.
Kegelisahan Munawir bukan hanya berkaitan dengankondisi Madrasah saja, melainkan juga mutu staf pengajar IAIN. Sehingga, bersamaandengan pelaksanaan proyek MAPK, ia juga berusaha meningkatkan kualitas dosenIAIN. Hal ini dilakukan dengan menghidupkan kembali tradisi mengirim dosen IAINuntuk studi ke negara-negara Barat –khususnya ke Universitas McGill, (Montreal,Kanada) dan Universitas Leiden (Belanda) yang dulu pernah dirintis Mukti Ali.Menurutnya, ilmuwan Muslim Indonesia yang mampu berkomunikasi dengan duniamodern adalah mereka yang di samping mendapat pendidikan S1 di Timur, jugamengenyam pendidikan S2 dan S3 di Barat. Munawir menunjuk nama-nama sepertiProf. Dr. HM. Rasjidi, Prof. Dr. Mukti Ali, dan Prof. Dr. Harun Nasution sebagai prototype ilmuwan Muslim Indonesia.
Program pengiriman dosen ke luar negeri relevandengan usaha menjaring alumni IAIN yang berkualitas, sehingga pada tahun 1988dibuka Program Pembibitan Calon Dosen IAIN. Selain pesertanya sangat terbatas,hanya diikuti oleh tak lebih dari 30 peserta, program ini juga hanya menerimamereka yang indeks prestasi kumulatifnya di atas tiga. Di samping itu, parapeserta juga harus memiliki dasar-dasar penguasaan bahasa yang memadai, baikInggris maupun Arab. Hal ini untuk memenuhi persyaratan yang dimintalembaga-lembaga pemberi beasiswa dan universitas-universitas Barat.
Pada periode 1988-1991, program pengiriman dosen inimengalami sukses. Tak kurang dari 75% pesertanya diterima untuk program S2 danS3 di universitas-universitas Barat, seperti Mc.Gill di Kanada; UCLA diColumbia, Chicago, dan Harvard di USA; London, Leiden, dan Hamburg di EropaBarat; serta ANU, Monash, dan Flinders di Australia. Kesuksesan ini mempunyaipengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan pengiriman mahasiswa tahapberikutnya. Menurut catatan Munawir, selama ia menjadi Menteri Agama,Departemen Agama telah mengirim sebanyak 225 mahasiswa ke Barat. Sampai tahun1993, dari mereka itu telah kembali ke Indonesia sebanyak 12 orang denganmenyandang gelar Ph.D dan sebanyak 67 orang dengan gelar MA.[19]
Pengiriman dosen IAIN ke universitas-universitasBarat dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan konsep Munawir Sjadzalitentang hubungan antara Islam dan negara. Munawir menginginkan agar para dosenIAIN mampu berkomunikasi dengan para teknokrat dan birokrat yang rata-ratatamatan universitas-universitas Barat. Kelompok pertama merepresentasikankalangan agama, sedangkan yang kedua mewakiliunsur-unsur modernitas.
D.Pemikirannya Tentang Islam dan Tata Negara
Menurut Munawir[20]di dalam Alquran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedomanbagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ayat-ayattersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentangprinsip-prinsip yang diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakat, sepertiprinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan,persamaan, dan kebebasan beragama.
Kedudukan Manusia di Bumi:
26. Katakanlah:"Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orangyang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkaukehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orangyang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. SesungguhnyaEngkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.(Ali Imran)
5. kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepadaAllah-lah dikembalikan segala urusan.(Al Hadid)
165. dan Dia lahyang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagiankamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apayang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya danSesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.( Al An’aam).
.
14. kemudian Kamijadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kamimemperhatikan bagaimana kamu berbuat.(Yunus).
Musyawarah dan Konsultasi:
159. Maka disebabkanrahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamubersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri darisekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, danbermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.[21]kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepadaAllah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(AliImran)
38. dan (bagi)orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat,sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan merekamenafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(Asy Syura)
Ketaatan Kepada Pemimpin:
59. Hai orang-orangyang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antarakamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlahia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar berimankepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) danlebih baik akibatnya.(An Nisa’)
Keadilan:
90. SesungguhnyaAllah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaumkerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(An Nahl)
58. SesungguhnyaAllah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamumenetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yangsebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(AnNisa’)
Persamaan:
13. Hai manusia,Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuandan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu salingkenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allahialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahuilagi Maha Mengenal.(Al Hujarat)
Hubungan Antara Umat dariBerbagai Agama:
256. tidak adapaksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yangbenar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepadaThaghut[22]dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhultali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Mahamengetahui.(Al Baqarah)
99. dan JikalauTuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya.Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orangyang beriman semuanya?(Yunus)
64. Katakanlah:"Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yangtidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecualiAllah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagiankita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jikamereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kamiadalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".(Ali Imran)
ž
8. Allah tidakmelarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yangtiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.
9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamumenjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama danmengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. danBarangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orangyang zalim.(AlMumtahanah)
Mengenaiketatanegaraan dalam konteks Indonesia Munawir berpendapat bahwa sejaknegara ini merdeka masalah tersebut telah menyulut ketegangan, permusuhan,bahkan konflik fisik antara keduanya. Dalam masa-masa formatif negara ini kaumMuslim tidak hanya terus menerus menyuarakan aspirasinya untuk tidak hanyamenjadikan Islam sebagai dasar negara, tetapi juga menjadikan sistem politikIslam sebagai panduan dalam mengatur negara. Sejarah menjadi menarikberhubungan dengan munculnya beberapa komunitas yang berobsesi mewujudkansebuah negara agama (DI TII/NII) berdasarkan syariah di abad modern ini.Kerasnya sikap kaum Muslim dalam memperjuangkan aspirasi politiknya ternyatamembawa implikasi negatif terhadap masyarakat Islam sendiri, baik pada masaOrde Lama maupun Orde Baru. Di kalangan pemerintah tidak hanya munculkecurigaan terhadap kaum Muslim, tetapi mereka juga dipandang sebagai kelompokyang tidak sepenuhnya bersedia menerima Pancasila sebagai ideologi negara.Situasi demikian pada gilirannya menimbulkan respons balik. Tidak sedikitpemikir dan aktivis politik Islam yang memandang negara dengan curiga. Dalamkaitan ini dapat dikatakan bahwa dalam negara yang mayoritas penduduknyaberagama Islam berkembang rasa saling curiga antara kelompok Islam dan negara.Dalam situasi sosial politik seperti inilah Munawir diangkat sebagai Menteri Agama.Di sini Munawir segera dihadapkan kepada kelompok-kelompok Islam lama yangmasih memperjuangkan ideologi Islam dan secara a priori menolak Pancasilasebagai asas tunggal; kalangan intelektualisme baru yang tidak lagimemperjuangkan ideologi Islam atau negara Islam, sebaliknya malah bersemboyan IslamYes, Partai Islam No, dan kalangan ormas-ormas Islam yang lain masih bersikapmenunggu. Perkembangan-perkembangan yang terjadi di kalangan umat IslamIndonesia tersebut tidak terlepas dari pengamatan Munawir, meskipun secaraformal ia bekerja di Departemen Luar Negeri. Bahkan karena tidak terlibatlangsung dalam organisasi-organisasi Islam, Munawir mengakui dapat sepenuhnyamendudukkan diri sebagai pengamat. Bahkan dengan posisinya ini, ia dapatberpikir dan menganalisis secara objektif perkembangan yang terjadi di kalanganumat Islam Indonesia.[23]
Problematika hubungan Islam dannegara di tanah air sebenarnya setua Indonesia sendiri. Sejak perdebatankonstituante pasca kemerdekaan (akhir tahun1950-an), masalah ini meruncing dantidak pernah terselesaikan. Perdebatan berkisar tentang bentuk negara yanghendak diciptakan, apakah teokratis atau sekuler. Dua sisi ekstrim yang sulitdipertemukan. Akhirnya jalan tengah yang paling baik ditempuh yaitu negara yangnon teokratis tetapi agama dilihat sebagai satuan denominasi dalam masyarakatyang diakui dan dipelihara oleh negara. Negara Pancasila itulah sebutannya.Pada dasarnya dalam perspektif pemikiran politik Islam, setidaknya ada tigaparadigma hubungan antara agama dan negara yaitu: Pertama, paradigma integralistik.Dalam konsep ini agama dan negara menyatu (integral). Agama Islam dan negara,dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi wilayahnegara (din wa dawlah). Karenanyamenurut paradigma ini, Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi (devine sovereignity) karena memangkedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan.[24]
Paradigma ini dianut oleh kelompokSyiah. Hanya saja dalam term politik Syiah, untuk menyebut negara (ad-dawlah) diganti dengan istilah imamah (kepemimpinan). Sebagai lembagapolitik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsimenyeleggarakan kedaulatan Tuhan negara dalam perspektif Syiah bersifatteokratis, salah satu wacana yang dikritik oleh kaum Islam liberal. Negarateokratis mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan,dan konstitusi Negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (syar’i). Paradigmaintegralistik ini yang kemudian melahirkan paham Negara agama, di mana praktekketatanegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehinggamelahirkan konsep Islam din wa dawlah. Sumber hukum positifnya adalah sumberhukum agama.[25]
Selain kelompok Syiah, pendukungparadigma ini juga berasal dari kelompok Suni seperti Hasan Albanna, SayyidQuthb, Syekh Muhammad Rasyid Rida dan Maulana Almaududi.[26]
Kedua, ParadigmaSimbiotik. Menurut pandangan ini agama versus negara berhubungan secarasimbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan salingmemerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agamadapat berkembang, sebaliknya Negara memerlukan agama, karena dengan agama,negara dapat berkembang dalam bimbingan moral dan etika. Paradigma simbiotikini dapat ditemukan dalam pemikiran Almawardi dalam bukunya al-Ahkam al-Sultaniyyah. Dalam buku iniia mengatakan bahwa kepemimpinan negara (imamah)merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama danmengatur dunia (harasah al-din waal-dunya). Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenisaktifitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik. Keduanyamerupakan dua dimensi dari misi kenabian.[27]
Ketiga, ParadigmaSekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungansimbiotik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistikmengajukan pemisahan antara agama daan negara. Dalam konteks Islam, paradigmasekularistik menolak pendasaran Negara kepada Islam, atau paling tidak menolakdeterminasi Islam akan bentuk tertentu dari negara. Pemrakarsa paradigma ini adalahAli Abd al-Raziq, seorang cendekiawan Muslim dari Mesir. Dalam bukunya al-Islam wa Ushul al-Hukm, Raziq mengatakanbahwa Islam hanya sekedar agama dan tidak mencakup urusan negara; Islam tidakmempunyai kaitan agama dengan sistem pemerintahan kekhalifahan, termasuk kekhalihanKhulafa al-Rasyidin, bukanlah sebuah sistempolitik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi. Ali AbdRaziq sendiri menjelaskan pandangan pokok pandangannya bahwa: Islam tidakmenetapkan suatu rezim pemerintah tertentu, tidak pula mendasarkan kepada kaummuslim suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah;tetapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikannegara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, ekonomi yang kitamiliki dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.[28]
Dari enam pemikir politik (Ibnu AbiRabi’, Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khadun) yangditampilkan untuk mewakili alam pikiran politik Islam sampai Zaman Pertengahantidak ada seorangpun yang mempertanyakan sistem pemerintahan yang merekatemukan pada zaman mereka masing-masing, artinya sejak Rasul menjadi KepalaNegara di Negara Islam pertama yang berpusat di Madinah, Rasul tidak pernahmenentukan bentuk sebuah Negara Islam, apakah harus, teokrasi, monarkhi,republik atau bentuk lainnya, begitu pandangan pemikir-pemikir Islam lainnyapada era sesudahnya.[29]
Dalam konteks Indonesia, polarisasiitu juga terjadi, namun bagi Munawir setelah menganalisa ketiga pemikiran yangberkembang akhirnya ia berkesimpulan: Setelah memperhatikan kelemahan-kelemahanmendasar pada dua aliran (integralistik dan sekularistik), kiranyabertanggungjawab terhadap Islam kalau kita kemudian cenderung mengikuti aliransimbiotik yaitu paradigma penengah antara integralistik dengan paradigmasekularistik.[30]
Lebih lanjut Munawir mengemukakanbahwa bangsa Indonesia khususnya umat Islam patut bersyukur bahwa para pendirinegara ini telah merumuskan Pancasila untuk dijadikan ideologi negara. Dengandemikian, hendaknya umat Islam Indonesia menerima negara Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila ini sebagai sasaran akhir dari aspirasi politiknya. Dalamkaitan ini dapat dikemukakan, baik dalam sistem politik maupun sistem hukum,terdapat persamaan antara Republik Indonesia dan sebagian besar darinegara-negara Islam yang ada di dunia sekarang ini, sama-sama mengikuti polapolitik barat, dengan adaptasi dan modifikasi, dan sama dalam hal, selain dalambidang-bidang perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan, sistem hukum dinegara-negara tersebut tidak sepenuhnya bersumberkan hukum Islam.[31]
Alasan lain adalah bahwa dalamproses penyusunan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara serta isinyasesuai dengan teori dan konsepsi siyasah Islam yang mengedepankan musyawarahdan tidak ada satu butirpun yang merugikan atau mempersulit, prinsip-prinsipkeadilan juga tercermin di sana serta semangat dan jiwanya relevan dengan prinsip-prinsipumum pensyariatan hukum Islam. Untuk itu dilihat dari sisi ini pun menurutIbrahim Khosen, pemerintahan RI tidak diragukan lagi bahwa eksistensinya cukupIslami dan oleh sebab itu kebijakannya wajib ditaati selama untuk kemaslahatan.
Pemenuhan keadilan dan kesejahteraaninilah yang harus bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh masyarakat.Rasulullah sendiri sebenarnya memberikan isyarat, bahwa kekuasaan memang bukantujuan dari politik kaum muslimin. Rasulullah sendiri mencanangkan usaha perbaikanbudaya politik atau pelurusan pengelolaan kekuasaan dan menghimbau kaummuslimin terutama ulama dan para elite politiknya untuk menjaga moralitaspolitik.[32]
Dalam pemikiran politik Munawir bahwaisu negara Islam itu sebenarnya sangat modern, artinya pada zaman nabi tidakpernah ada perdebatan apakah perlu negara Islam atau tidak. Tetapi begitu ada konseptentang negara, dan ada pengertian baru tentang pemerintahan modern, makawacana tentang negara Islam mulai lahir. Maka wacana Negara seperti Islammisalnya, sebenarnya berkaitan dengan perkembangan baru dunia Islampasca-kolonial, bukan wacana berdasarkan syariah yang abadi dan tidak berubah.Tema melawan teokrasi ini biasanya dibicarakan dengan cara silent syariah.[33]
Kunci utama dari pendukung tema ini adalahpenolakan terhadap apa yang disebut mitologi negara Islam, yaitu sebuah negarayang berdasar pada pemahaman total hukum Islam (syariah) dan peleburanmonopolistik kekuasaan dan agama. Gerakan ini juga mendesakkan dialog antaragama dan perjuangan untuk menciptakan sebuah masyarakat politik demokratis danpluralistik. Dalam konteks Indonesia, masih menurut Munawir mengkaji gerakanIslam politik tidak bisa dinilai secara apriori sebagai bentuk tentatif daritarik menarik kepentingan di ranah politik saja. Gerakan Islam politik diIndonesia tidaklah hadir secara spontan.
Paling tidak ada empat hal yangmelatarinya. Pertama, globalisasi, dengan medium kecanggihan teknologikomunikasi, seperti televisi, internet dan sebagainya, telah menyingkap tabir-tabirpenindasan dan kekerasan yang dialami sebagian masyarakat Islam di berbagaibelahan dunia seperti Pelestina, Afganistan, Irak, sehingga memunculkansolidaritas umat Islam Global. Kedua, Islam politik sebenarnyamerupakan gejala politik keagamaan yang tidak bisa dipisahkan dari konteks power struggle. Di dalamnya terjadiperkawinan yang sempurna antara politik dan agama. Motif-motif politik yangberupaya menempatkan Islam dalam lingkar kekuasaan negara, sebagai sistem yangmengatur semua aspek kehidupan, termasuk norma hukum, sosial-budaya, sistemekonomi, dan tata hubungan internasional, mendapatkan legitimasinya dalambahasa agama. Ketiga, pengalaman politik Indonesia di awal kemerdekaan,mengenai rasionalisasi birokrasi yang berimplikasi pada perampingan laskarrakyat hanya pada laskar yang mendapat pendidikan dan pelatihan dari Belandadan Jepang sedangkan yang berasal dari iniasiatif rakyat seperti laskar dibawah komando Ibnu Hajar di Kalimantan, Kahar Muzakar di Makasar dan sebagainyatidak mendapat ruang politik dalam pemerintahan yang baru. Akibatnya, kelompokyang tersingkirkan ini menjadi gerakan pemberontak yang mengusung negara Islam danpenegakan syariat Islam, karena sejak awal mereka memang menjadikan Islamsebagai simbol perlawanan terhadap penjajah. Keempat, adanyapengalaman penerapan syariat Islam di masa-masa kerajaan dahulu, seperti pernahtermaktub dalam Undang-undang Sultan Adam tahun 1835 yang dikeluarkan olehSultan Adam al-Watsiq billah, di masa kerajaan Banjar ataupun yang terjadi Acehdan Padang-Minangkabau. Hal ini tentunya menjadi ingatan yang tetap hidup dalambawah sadar sosial masyarakat tertentu. Keempat realitas ini tidak dilihatdalam kerangka tradisionalis yang beranggapan bahwa Indonesia memilikilegitimasi histories dalam penerapan dan penegakan syariat Islam di Indonesia.Juga bukan dalam kerangka liberalis yang mengganggap bahwa pengalaman penerapansyariat Islam tidak memiliki akar historisnya di Indonesia.
Adapun yang menjadi dasar PemikiranPolitik Islam Munawir Sadzali adalah kontekstualisasi teks doktrin guna melakukanaktualisasi ajaran Islam. Kontekstualisasi ini dilakukan karena telahterjadinya perubahan-perubahan sosial. Inilah yang menjadi spirit reaktualisasiajaran Islam. Menurutnya reaktualisasi adalah upaya reinterpretasi terhadap doktrinIslam yang memiliki validitasnya sendiri. Ia harus dilakukan, untuk menampungkebutuhan hidup yang terus berkembang. Perspektif yang tidak sama jika dilihatdari sudut pandangan sejarah itu menuntut kemampuan kaum muslimin untukmerumuskan ulang nilai-nilai normatif dalam konteks relevansinya bagi kebutuhanhidup. Prinsip-prinsip teori metodologi hukum (ushul fiqh) dan kaidah-kaidah hukum agama (qawaid al-fiqh) akan menjaga agar proses penafsiran kembali itutidak menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam hal yang ingin ditafsirkanulang statusnya, dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan status hal itusendiri.
Secara tidak disadari, proses reaktualiasasiitu telah menjadi alami dalam kehidupan kaum muslimin. Konfigurasi antaranilai-nilai normatif dan reaktualisasi ajaran agama akan tetap menjadikebutuhan yang nyata, selama kaum muslimin tetap pada pendirian untuk tidakmelangkahi ketentuan sumber tekstual, tetapi juga tidak bersedia menarik diridari pola kehidupan yang senantiasa berubah. Dengan kata lain, konfigurasi itumerupakan upaya menjaga kontinuitas (persambungan tradisi) di tengah perubahan,agar tidak kehilangan akar-akar budaya dan keagamaan mereka.
Terjadinya proses reaktualiasi dankonsekuensinya perubahan ketentuan adalah hal-hal yang telah diterima sebagai konsensusitu menunjukkan vitalitas nilai-nilai normatif Islam. Tidak mudah dilakukanperubahan atasnya, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan bagi perubahan.Dasar lain yang menjadi landasan pemikiran politik Munawir adalah ijtihad. Pemikiranpolitik Islam, dalam hal ini, merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukannilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedangberlangsung. Munawir memandang bahwa semua proses politik dalam sejarah, termasuksuksesi kekuasaan baik yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali,sepenuhnya adalah inisiatif dan ijtihad manusia (para sahabat nabi) belaka. Takada pentunjuk dari nabi, apalagi dari Tuhan, tentang bagaimana seharusnya sebuahtata politik (polity) diciptakan.Dengan kata lain masalah politik sepenuhnya adalah rasional. Menurut Munawir,ijtihad merupakan wujud kegiatan akal untuk berpikir, yang inherent dengan intiajaran Islam sendiri (Alquran maupun Hadis). Ijtihad bukan lahir dari prosessejarah sebagaimana terjadi di Barat, tetapi lebih dikarenakan oleh doronganAlquran dan Hadis agar manusia mempergunakan pikirannya dalam menghadapiproblema kehidupan. Penggunaan ijtihad tidak terbatas wilayahnya, baik terhadapmasalah-masalah yang tidak ada ketentuan dalam Alquran dan Hadis maupunterhadap masalah-masalah yang sudah ada ketentuan dalam nash, meskipun Hadis Muadzdalam sejarahnya hanya menyebutkan pada masalah yang tidak terdeteksi dalamnash. Lebih lanjut Munawir mendorong tokoh-tokoh intelektual sesama Muslimuntuk melakukan ijtihad secara jujur, untuk menjadikan Islam lebih tanggapterhadap berbagai kebutuhan situasi lokal dan temporal Indonesia. Menurutnya,dalam perkembangan sejarah doktrin Islam terdapat banyak penguasa Islam yangberani menempuh kebijakan hukum yang tidak sesuai secara harfiyah dengan bunyiayat-ayat Alquran dan atau ucapan maupun tindakan Nabi Muhammad Saw. Maka kalaukita berusaha memahami ajaran Islam dengan akal budi, dan tentu saja denganrasa penuh tanggungjawab kepada Islam, kita bukanlah yang pertama dalamberijtihad. Munawir menyebutkan bahwa pelopor itu tidak lain ialah Umar binKhattab sendiri.[34]
Diilhami oleh keberanian dankejujuran Umar, Munawir menyatakan bahwa harus dilakukan langkah-langkah yangberani dan jujur dalam memberlakukan ajaran-ajaran Islam. Seraya meyakinidinamisme dan vitalitas doktrin Islam, ia mengusulkan agar kaum muslim melaksanakanagenda-agenda reaktualisasi lewat ijtihad, untuk menjadikan Islam lebih sesuaidengan kekhasan lokal dan temporal Indonesia. Gagasan kontroversial yang banyakia lakukan agaknya secara sadar dimunculkan olehnya agar tidak terjadidiskriminasi dan penomorduaan sekelompok anggota warga bangsa di bumi Indonesiayang plural ini. Sebab, menurut keyakinannya diskriminasi apalagi hegemoniterhadap sekelompok warga secara terang-terangan jelas bertentangan denganprinsip demokrasi. Baginya demokrasi adalah salah satu nilai fundamental yangada dalam Islam. Baginya yang penting adalah bagaimana memperjuangkannilai-nilai Islam, bukan universum formalistiknya. Islam hanya dilihat sebagaisumber inspirasi-motivasi, landasan etik-moral, bukan sebagai sistem sosial danpolitik yang berlaku secara keseluruhan. Dengan kata lain, Islam tidak dibacadari sudut doktrinalnya, tetapi coba ditangkap spirit dan rohnya. Dan, visiMunawir tentang Indonesia masa depan adalah Indonesia yang demokratis, semuamempunyai hak yang sama dan tidak ada diskriminasi. Sehingga akan terwujudlahcita-cita Islam sebagai rahmatan lilalamin.
E. Penutup
Ada tiga agenda yang paling menonjoldalam pemikiran seorang Munawir. Pertama, menuntaskan Pancasilasebagai asas organisasi sosial-kemasyarakatan. Kedua, pembenahanlembaga-lembaga pendidikan Islam. Ketiga, penguatan keberadaanPengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Jika ditelusuri, sosok Munawirbukan hanya terkenal dengan terobosan-terobosannya dalam pemerintahan, tetapijuga konsistensi pemikirannya, khususnya berkaitan dengan pandangannya mengenaihubungan Islam dan ketatanegaraan. Jika ditelaah, pandangan Munawir tentanghubungan Islam dan negara layaknya sebuah garis lurus; menurutnya tidak adaketetapan doktrinal yang mengharuskan kaum muslim untuk mendirikan negaraIslam. Pandangan ini dipegang Munawir sejak awal perkembangan inteletualnyahingga akhir hayatnya. Keberadaan Munawir Sjadzali dalam wilayah intelektualIndonesia, tak diragukan lagi. Ia merupakan salah satu pemikir modern dalamwacana pemikiran politik Islam di Indonesia. Di satu sisi kehadirannya mampumendobrak tatanan baru pola pemikiran politik Islam dengan menghadirkan suasanabaru ketika berhadapan dengan teks-teks Islam.
Tentang Islam dan Tata Negara,Munawir cenderung mengikuti aliran ketiga, aliran yang pada satu sisi menolak anggapanbahwa dalam Islam terdapat segala-galanya, termasuk sistem politik, dan padasisi lain tidak setuju dengan anggapan bahwa Islam adalah agama yang samasekali sama dengan agama-agama lain, aliran yang percaya bahwa dalam Islamterdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakatdan bernegara seperti yang ditemukan dalam Alquran, yang memiliki kelenturandalam pelaksanaan dan penerapannya dengan memperhatikan perbedaan situasi dankondisi antara satu zaman dengan zaman lain serta antara satu budaya denganbudaya lain.
Islam tidak pernah menentukan suatubentuk yang baku dalam pembentukan sebuah Negara, artinyasejak Rasul menjadi Kepala Negara di Negara Islam pertama yang berpusat diMadinah, Rasul tidak pernah menentukan bentuk sebuah Negara Islam, apakahharus, teokrasi, monarkhi, republik atau bentuk lainnya, begitu pandanganpemikir-pemikir Islam lainnya pada era sesudahnya.
DAFTARPUSTAKA
Ali Abd Muth’i Muhammad. Filsafat Politik Antara Barat danIslam, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Asep Gunawan (Ed.). Artikulasi Islam Kultural, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004.
AzyumardiAzra (Ed.). Menteri-menteri Agama RI; Biografi Sosial-Politik, Jakarta:Kerjasama INIS, PPIM dan Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998.
BahtiarEffendy. Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam diIndonesia ,terj. Ihsan Ali Fauzi, Jakarta: Paramadina, 1998.
Deliar Noer. Partai Islam di Pentas Nasional1945-1965, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987.
Din Syamsudin. UsahaPencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam dalamJurnal Ulumul Quran, No.2 Vol.IV, tahun 1993.
Esposito, John L. Islamand Politics, New York: Syracuse University Press, 1984.
IjaSuntana. Pemikiran Ketatanegaraan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Istinbath,Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, STAIN Mataram, 2004.
M.Amin Abdullah. Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer,Bandung: Mizan, 2000.
Muhammad Husein Haikal. Al Hukumah al Islamiyah,Kairo: Dar al Maarif, 1983.
MunawirSadzali. Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran, Jakarta:UI Press, 1991.
MunawirSjadzali. Ijtihad kemanusiaan,Jakarta: Paramadina, 1997.
Munawir Sjadzali. Indonesia’s Muslim Parties andTheir Political Concepts, Thesisuntuk Master of Arts, Graduate School, Washinton DC: George Town University,1957.
MunawirSjadzali. Memori Akhir Tugas Menteri Agama Republik Indonesia, Masa Bakti1988-1993 Kabinet Pembangunan V, Jakarta: 1993.
Sayono Eljawie,http//:nusantara centre.co.id.
UlumulQuran No. 3, Vol. VI, Tahun 1995
YudianW. Asmin; Peran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pembaharuan Hukum Islam di IndonesiaAbad XX; dalam Ke Arah Fiqh Indonesia, Ed. YudianW.Asmin, Yogyakarta: FSHI, 1994.
